Jakarta, Klikanggaran.com (6/9/2017) - Belanja Pegawai merupakan kompensasi berupa uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah. Baik itu yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Kemudian, pemerintah sendiri mengharapkan, dengan adanya belanja pegawai, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Pasalnya negara telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup banyak untuk memfasilitasi gaji dan tunjangan para birokrat.
Tapi, ada pertanyaan publik, apakah wajar jika kenaikan belanja terjadi setiap tahun? Seperti yang terjadi Kementerian BUMN misalnya, setiap tahunnya pegawai dimanjakan dengan adanya kenaikan belanja pegawai hingga miliaran.
Sebagai contoh, kita bisa melihat di Kementerian BUMN. Dari data yang masuk pada Klikanggaran.com diketahui, belanja pegawai daerah ini setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2015 saja anggaran untuk belanja pegawai menghabiskan sebesar Rp37.250.795.157. Angka tersebut naik sebesar Rp13.482.908.051, atau setara dengan 56,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp23.767.887.106.
Di BUMN sendiri, realisasi Belanja Kementerian BUMN tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp124.755.092.988 atau 84,25 persen dari anggaran belanja sebesar Rp148.072.303.000. Kenaikan tersebut tentu ada faktornya, yakni adanya kenaikan gaji dan tunjangan kinerja pegawai serta adanya penambahan 21 (dua puluh satu) orang pegawai baru.
Tapi, coba lihat dan bandingkan dengan BUMN yang peduli dengan masyarakat, anggaran yang diberikan lebih kecil dibandingkan gaji para pegawainya yang jadi tampak begitu dimanjakan.
Sebagai contoh, BUMN Pemberdayaan Masyarakat di Tangse – Pidie, yang merupakan kelanjutan dari kegiatan BUMN Peduli Banjir Bandang di Tangse – Pidie yang terjadi pada tahun 2011, hanya mengalokasikan 5 miliar. Padahal, kegiatan tersebut merupakan pembangunan sarana-prasarana umum yang diharapkan mampu membantu peningkatan kondisi perekonomian masyarakat yang terkena dampak bencana.
