Palembang, Klikanggaran.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang mengajukan pengadaan 50 buah laptop untuk fasilitas kerja para anggota. Pengajuan tersebut dianggarkan pada Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) 2016 dan diperkirakan akan cair setelah bulan Oktober 2016.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris dewan (Sekwan) Kota Palembang menjelaskan terkait pengajuan pengadaan laptop untuk para anggota tersebut. Ia mengungkapkan bahwa laptop yang akan diperuntukkan bagi para anggota dewan adalah hak milik aset daerah. Sejatinya laptop tersebut hanya dipakai selama mereka menjabat sebagai anggota dewan.
"Laptop ini merupakan aset Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipinjam pakai untuk Anggota DPRD selama mereka menjabat sebagai anggota dewan 2014-2019," kata Bambang Irawan, Plt Sekwan Kota Palembang, Senin (26/9/2016).
Jumlah nominal anggaran untuk pengadaan laptop itu sendiri belum disebutkan oleh Sekwan. Pasalnya, masih dalam tahapan proses pembahasan anggaran. Artinya, belum ada penetapan jumlah anggaran untuk 50 laptop terebut.
Mendengar adanya perihal pengadaan Laptop, sejumlah anggota dewan menanggapinya dengan sangat baik dan setuju, sebab hal ini untuk menunjang aktifitas dan kinerja para anggota dewan sendiri.
Berbeda dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Fitra. Ia menilai pengajuan pengadaan laptop tersebut adalah sebuah pemborosan anggaran. Menurutnya jika anggaran tersebut dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat akan lebih baik. Pasalnya, jika hanya diperuntukkan 50 buah laptop dan dipakai oleh masing-masing anggota dewan, ia bisa menggunakan uang pribadinya, mengingat gaji dan tunjangan anggota dewan sudah cukup besar. Koordinator LSM Fitra Sumsel, Nunik Handayani heran, untuk pengadaan laptop saja harus dianggarkan.
"Dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan menyejahterakan rakyat. Ironisnya, pengadaan laptop ini didukung penuh oleh DPRD Palembang untuk kepentingan pribadi," ujar Nunik.
