Jakarta, KlikAnggaran.com - Keberlangsungan UMKM sampai hari ini masih membuat dirinya ragu untuk mensupport pemerintah dalam memperkuat usaha basis kerakyatan. UMKM yang nyatanya dapat dinikmati dan diikuti oleh sebagian pengusaha menengah ke bawah, setelah dipangkasnya anggaran yang diperuntukan bagi UMKM, seakan sikap pemerintah terhadap UMKM adalah kontradiktif.
"Keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap tidak sinkron dan tidak sesuai dengan realita yang ada, terlebih anggaran untuk pelatihan daya saing MEA sendiri mengalami pemangkasan cukup besar," ujar Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa UMKM dapat hidup secara berkembang dengan adanya government policy yang mendukung UMKM untuk menghadapi MEA agar tetap hidup.
"Sekarang ini kenyataannya berbeda. Pemerintah tidak berpihak kepada UMKM yang sebenarnya basis ekonomi kerakyatan. Bagaimana mau meningkatkan daya saing dalam MEA kalau anggarannya sendiri dipangkas? Tentu ini tidak bagus untuk UMKM," ujar Daramdi.
Itulah sebabnya, menurut Daramdi government dari pusat policy harus jelas, berpihak kepada UMKM baru diturunkan ke daerah. Kalau di atasnya sudah dipangkas, pasti di daerah juga tidak akan dapat. Maka dari itu pemerintah harus membantu penuh dalm basis ekonomi kerakyatan ini.
