Jakarta, Klikanggaran.com - Satu bulan yang lalu, 20 Juli 2016, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR mengenai anggaran PNRI yang hanya dikabulkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 563 Miliar dari total kebutuhan Rp 1,874 Triliun.
Pemangkasan anggaran tersebut sangat mendapat perhatian dari banyak pihak termasuk Komisi X DPR yang menginginkan anggaran PNRI ditambah, terutama untuk anggaran 2017. Melalui rilisnya, 29 Agustus 2016, Anggota Komisi X DPR, Dadang Rusdiana akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran PNRI asalkan konsep dari PNRI jelas.
“Komisi X DPR ketika memberikan pandangan tentang anggaran dari DPR tentunya melihat bahwa ini sebuah keseriusan, peta jalan untuk membangun perpustakaan sebagai pusat peradaban dan pusat kebudayaan. Namun, pemerintah (PNRI) juga harus jelas konsepnya,” kata Dadang.
Komisi X DPR, kata Dadang Rusdiana melanjutkan, dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) terus mendorong bagaimana anggaran perpustakaan terus dinaikkan secara bertahap tiap tahunnya. Politisi Hanura tersebut juga menginginkan cita-cita ideal perpustakaan menjadi pusat ilmu dan peradaban.
“Pekerjaan rumah penting bagi perpustakaan, bagaimana menjadikan perpustakaan ini sebagai pusat ilmu dan kemudian mampu mendongkrak Indonesia yang selama ini dalam bidang literasi, kita masih tertinggal jauh dari negara-negara lain,” ujarnya.
Saat ini pemotongan anggaran telah menjadi polemik nasional, banyak program pemerintahan untuk membangun Sumber Daya Manusia berkualitas namun terkendala pemotongan anggaran. Salah satu contoh yang mendapat pemotongan anggaran adalah pemotongan tunjangan guru dan anggaran perpustakaan. Membangun negara dengan SDM berkualitas tanpa guru dan buku nampaknya akan sulit dilakukan jika Pemerintah tidak serius pada anggaran dua titik tersebut.
