Jakarta, KlikAnggaran.com - Awal Agustus merupakan momentum bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memantau sekaligus melakukan proses pengawasan program pemerintah melalui masa reses. Komisi X DPR segera melakukan pemantauan pembangunan infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 1 Agustus 2016. Komisi X berpendapat bahwa pembangunan infrastruktut pendidikan di NTT masih belum maksimal, bahkan dapat dikatakan parah.
Saat Komisi X DPR mengunjungi SD Inpres Bakunase Kupang, bangunan yang telah didirikan 74 tahun yang lalu, hingga kini belum terdapat laboratorium, perpusatakaan yang minim, dan kurangnya ruang belajar. Walaupun letak SD Inpres Bakunase Kupang di tengah kota, ternyata tidak terlalu diperhatikan perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendidikannya.
Dalam situs resmi dpr.go.id Wakil Ketua Komisi X, Sutan Adil Hendra akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendidikan di NTT.
“Usulan dan aspirasi dari Kepala Sekolah akan ditindaklanjuti ke Direktur Pendidikan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Insya Allah 2017 akan direalisasikan. Kita (Komisi X) akan mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan ke sekolah maupun kepada anak-anak melalui beasiswa Program Indonesia Pintar,” kata Politisi Partai Gerindra tersebut.
Anggota Komisi X lainnya, Sofyan Tan, mengkritik anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang tidak direalisasikan dengan baik.
“Dengan alokasi dana 20% yang dianggarkan pemerintah untuk pendidikan tentu kita bisa melihat sesuatu yang ganjil, dimana kondisi infrastruktur yang berada di Kupang mencerminkan infrastruktur pendidikan kita sangat parah,” kata Politisi PDIP tersebut.
APBN 2016 dan RAPBN 2017 disinyalir akan dilakukan pemangkasan, beberapa kementerian dan lembaga diminta untuk melakukan penghematan, tidak terkecuali pada program pendidikan. Tentunya masyarakat berharap pembangunan fasilitas, infrastruktur, dan pengembangan kapasitas guru tidak terganggu pasca adanya pemotongan anggaran.
