Jakarta, KlikAnggaran.com - Pagu anggaran untuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) tergolong minim yakni hanya Rp 563 MIlyar, dari total kebutuhan 1,874 T. Minimnya anggaran tersebut mendorong PNRI untuk berupaya se-efektif mungkin dalam menggunakan biaya operasional dan butuh perubahan revolusioner dalam menjalankan perannya terutama dalam meningkatkan minat baca masyarakat.
Politisi PPP yang juga Anggota Komisi X DPR RI, Dony Ahmad Munir menegaskan, perlu ada perubahan revolusioner pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga perpustakaan akan digemari masyarakat, minat baca meningkat, dan akan lahir gerakan literasi.
“Ini menjadi salah satu tugas besar PNRI. Pemerintah dan DPR harus peduli untuk memberikan perhatian kepada PNRI, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran RPJMN 2014-2019. Yakni meningkatkan budaya membaca dan minat membaca masyarakat, serta literasi membaca,” kata Dony saat RDP dengan PNRI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/07/2016).
Dony juga menambahkan bahwa perlu ditingkatkan koleksi buku pada perpustakaan serta menambah aksesbilitas masyarakat menjangkau perpustakaan. Permasalahan anggaran pun akan menjadi perhatian bagi Komisi X DPR RI.
“Layanan perpustakaan harus lebih baik lagi dari sisi fasilitasnya, koleksi bukunya bisa bertambah dan variatif, termasuk meningkatkan aksesibiltas masyarakat yang belum terkoneksi internet. Perpusatakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan program yang bagus dan anggaran yang memadai. Dengan anggaran yang memadai, sehingga target dapat tercapai,” imbuh Dony.
“Tapi, ketika kita ingin meningkatkan anggaran PNRI prestasi kerja yang dicapai akan seperti apa? Target capaiannya harus jelas. Sehingga masyarakat mendapat dampak positif dari RKAKL PNRI di tahun mendatang,” tutup Dony.
Sebelumnya, Kepala PNRI, Syarif Bando mengatakan pihaknya pada RAPBN 2017 hanya Rp 563 miliar, dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,874 triliun, sehingga ada kekurangan anggaran Rp 1,310 triliun. Komisi X DPR juga menyarankan agar PNRI dapat berkomunikasi dengan Presiden mengenai anggaran, mengingat permasalahan remdahnya minat baca merupakan persoalan urgen dalam mengembangkan SDM Indonesia.
