Jakarta, Klikanggaran.com (02/11/2017) - Klikanggaran.com menemukan adanya pengelolaan anggaran di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diduga korup. Tercatat pada tahun 2016 ada realisasi pengadaan sewa mobil yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 1,98 miliar. Di antaranya sebesar Rp 234,30 juta berpotensi disalahgunakan dan sebesar Rp 172, 36 juta berindikasi merugikan negara.
Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun anggaran (TA) 2016, Komnas HAM memperolah alokasi belanja sewa berupa pengadaan sewa kendaraan roda empat untuk Komisioner TA 2016 sebesar Rp1.980.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.659.090.910 atau setara dengan 83,79 persen.
Setelah dilakukan penelaahan terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan roda empat Komnas HAM ini, Klikanggaran.com menemukan berbagai macam masalah. Seperti ditemukannya proses pengadaan sewa kendaraan roda empat, dilaksanakan tidak sesuai ketentuan alias menyimpang.
Contohnya, terdapat 10 orang pengemudi yang namanya diunggah dalam dokumen pertanggungjawabn tidak lengkap. Sehingga seharusnya, CV tersebut tidak lulus evaluasi teknis pelelangan dan dinyatakan gagal, karena hanya ada satu penyedia yang lulus evaluasi administrasi.
Selain itu, ditemukan realisasi pembayaran termin pada sewa kendaraan roda empat pada Komnas HAM berbeda dan tidak sesuai ketentuan. Ada juga temuan terkait pembayaran uang BBM lebih bayar dan tidak sesuai kontrak.
Sehingga, atas permasalahan tersebut, menunjukkan adanya dugaan korup pada pengelolaan anggaran atas belanja sewa yang mestisnya sudah tercium oleh aparat hukum untuk diselediki.
