Jakarta, Klikanggaran.com (18/12/2017) - Menyoroti pengelolaan anggaran di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia di tahun 2016, ternyata dinilai banyak masalah dan penyimpangan. Padahal, yang kita sosorti baru satu ditjen, yakni Ditjen Perhubungan Laut.
Dari laporan yang berhasil dihimpun Klikanggaran.com pada Ditjen Perhubungan Laut atas satu paket pekerjaan saja dtemukan berbagai masalah. Seperti potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Batang pada Kantor UPP III Batang sebesar Rp 7,4 miliar.
Bahkan, pada prosesnya pun bermasalah, baik dari pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan pelabuhan tersebut, seperti PPK tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kemudian, proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan hingga dokumen penawaran yang disampaikan oleh panitia terindikasi palsu.
Lantas, kinerja Kemenhub sudah terbilang baik? Tentu tidak. Kemenhub merupakan kementerian yang dinilai memiliki banyak rapor merahnya dari tahun ke tahun.
Dari tahun ke tahun pengelolaan anggaran Kemenhub atas pekerjaan yang dikerjakannya selalu diwarnai dengan masalah.
Namun anehnya, Pemerintah Jokowi masih saja percaya pada kabinet yang satu ini, meski Kemenhub banyak menyajikan kinerja yang buruk.
Atau, jangan-jangan, Jokowi tidak tahu akan permasalahan ini?
