Jakarta, Klikanggaran.com (01/12/2017) – Seperti kita ketahui, lemahnya pengawasan keuangan daerah bisa berakibat pada berbagai macam masalah. Seperti yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Ngawi pada tahun 2016, karena lemahnya pengawasan, terjadi kerugian daerah hingga mencapai Rp695.857.169.
Hal ini memperlihatkan Pemkab Ngawi seperti laer kanyut (malas) untuk lebih mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan pekerjaannya.
Selain itu, dari data yang diperoleh Klikanggaran.com diketahui, kerugian tersebut terjadi karena pelaksanaan 20 paket pekerjaan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp695.857.169.
Temuan kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
Pertama pelaksanaan 16 paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan tidak sesuai kontrak sebesar Rp631.977.105.
Kedua, pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan, tidak sesuai kontrak sebesar Rp37.722.411.
Ketiga, pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono tidak sesuai kontrak sebesar Rp26.157.648.
Meski pada permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah, namun pengawasan keuangan daerah harus terus dioptimalkan, karena banyak publik yang melihat, bagaimana pengelolaan keuangan di daerah.
