BANDUNG, Klikanggaran.com--Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) merupakan seleksi yang dilakukan oleh masing-masing PTN berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa di bawah koordinasi Panitia Nasional. Pelaksanaan SNMPTN diselenggarakan oleh Panitia Nasional dengan anggota Rektor PTN, yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sedangkan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah seleksi yang dilaksanakan oleh PTN secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat, dengan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (paper based testing) atau menggunakan komputer (computer based testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa.
BACA JUGA: PT Pegadaian dalam Pusaran Uang Berpotensi Pungli
Dana penyelenggaraan SNMPTN Tahun Anggaran 2017 bersumber dari Rupiah Murni (RM) melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemenristekdikti yang dititipkan dalam DIPA Universitas Negeri Malang (UM) sebagai pengelola keuangan SNMPTN. Pengalokasian pagu anggaran kepada panitia PTN dilakukan melalui surat penugasan atau kontrak yang ditandatangani oleh KPA UM sebagai pengelola keuangan SNMPTN dan Wakil Rektor II atau pejabat yang bertanggungiawab. Besaran pagu dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk masing-masing panitia pelaksana ditetapkan oleh Ketua Panitia Pusat. Tahun 2017, ITB mendapatkan alokasi anggaran untuk delapan kegiatan program SNMPTN/SBMPTN.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan keuangan aset ITB dan pada dokumen hasil pemeriksaan diketahui adanya permasalahan terkait Pengembangan Informasi dan Teknologi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
BACA JUGA: Dua Pejabat Ini Terima Uang Gratifikasi Rp22,23 Miliar, Biar Asyik Dipakai Piknik
PDSS adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Panitia Pusat sebagai bagian clari sistem SNMPTN. Tahun 2017, ITB ditunjuk menjadi Koordinator pengelolaan PDSS dan pendaftaran SNMPTN melalui Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT/2017 tentang Panitia Pusat Seleksi Nasional Masuk PTN dan Seleksi Bersama Masuk PTN Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017.
BACA JUGA: Bulog Beberkan Rp39 M Bantuan Tidak Dibayar Pemerintah, PNBP nya Gimana?
Alokasi anggaran tahun 2017 untuk kegiatan PDSS sebesar Rpl.962.106.000 dengan Surat Penugasan No.01/UN32/PDSS/2017 tanggal I I Maret 2017. Dalam surat penugasan tersebut dicantumkanjangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 235 hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Januari s.d 31 Agustus 2017.
Hasil pemeriksaan dokumen atas pertanggungiawaban penggunaan dana PDSS, diketahui terdapat realisasi anggaran sebesar Rpl.956.723.260. Panitia telah menyetorkan sisa dana PDSS ke Universitas Negeri Malang (UM) selaku pengelola keuangan SNMPTN/SBMPTN pada tanggal 9 November 2017 sebesar Rp6.280.004.
Dari pemeriksaan dokumen belanja kegitan PDSS, diketahui
Pertama, Realisasi belanja tidak sesuai dengan persentase maksimal belanja yang ditetapkan oleh Panitia Pusat yaitu: Realisasi honorarium untuk tim pelaksana melebihi batas maksimal.
Dalam Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SNMPTN dan SBMPTN 2017 bagian 11 telah ditentukan besaran persentase belanja untuk honorarium maksimal sebesar 20% atau sebesar Rp392.421.200, tetapi terealisasi sebesar Rp419.250.000 dengan demikian terdapat realisasi belanja yang melebihi ketentuan sebesar Rp26.828.800 (Rp419.250.OOO Rp392.421.200).
Belanja barang penunjang operasional termasuk inventaris penunjang operasional melebihi batas maksimal. Realisasi belanja barang operasional sebesar Rp762.590.000 atau sebesar 38,870/0 sedangkan batas maksimal yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis yaitu maksimal sebesar 15% atau Rp294.315.900.