Publik menilai permasalahan yang muncul di atas disebabkan Pejabat Penatausahaan Keuangan satker/OPD tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; dan Para pelaku perjalanan dinas berindikasi menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebab itu, pengawasan terhadap laporan perjalanan dinas mesti dilakukan secara lebih ketat.