Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 1.000 BUMN termasuk anak dan cucu perusahaan. Prabowo menilai jumlah tersebut berlebihan dan justru menjadi beban dalam meningkatkan produktivitas nasional.
Ia menegaskan bahwa fokus pengurangan bukan semata penghapusan, tetapi pembenahan agar setiap entitas BUMN bisa bekerja lebih efektif, transparan, dan berorientasi hasil.
Reformasi untuk Efisiensi dan Daya Saing
Prabowo menekankan, langkah reformasi BUMN bukan hanya upaya penyederhanaan struktur organisasi, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional.
Sebagai Presiden ke-8 RI, ia menilai masih banyak BUMN yang belum memberikan hasil maksimal karena lemahnya sistem manajemen dan kurang adaptif terhadap prinsip bisnis modern.
Dengan rasionalisasi dan keterbukaan terhadap talenta global, Prabowo berharap BUMN dapat menjadi pilar utama ekonomi nasional yang tangguh dan fokus pada sektor-sektor strategis yang menyentuh kepentingan rakyat.
Pemimpin Politik Perlu Pahami Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemimpin politik dan pelaku ekonomi. Ia menilai masih banyak pejabat publik yang belum memiliki pemahaman memadai tentang dunia bisnis dan data ekonomi.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ucapnya.
Ia pun mendorong generasi muda yang bercita-cita menjadi pemimpin politik untuk memperkuat pemahaman di bidang ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional serta berpihak pada kemajuan nasional.**