(KLIKANGGARAN) – Nama influencer sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, tengah ramai diperbincangkan setelah terseret dugaan tindak pidana yang diusut Satuan Siber (Satsiber) TNI.
Namun, alih-alih bicara soal dirinya, Ferry justru menyinggung isu lain yang dianggap lebih penting, yakni keberadaan demonstran yang hilang usai kericuhan akhir Agustus 2025.
Lewat kanal YouTube pribadinya pada Jumat, 12 September 2025, ia menegaskan kasus pribadinya bukan hal utama.
“Sekali lagi saya minta, kalian jangan fokus ke urusan saya ataupun tuntutan ke saya, ataupun ancaman, ataupun hal-hal yang berusaha dilakukan ke saya," tegasnya.
"Saya hanya satu orang, tapi ada ratusan atau bahkan ribuan temen kita yang masih tertangkap. Ada beberapa orang yang masih hilang,” imbuh Ferry.
Ia menilai, jika perhatian publik hanya tertuju pada dirinya, maka nasib para korban lain justru akan terabaikan. Ferry bahkan membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang kehilangan kerabat pasca demonstrasi.
“Kalau ada keluarga atau teman yang hilang, kalian bisa lapor langsung ke KontraS atau bahkan ke gua lewat pesan pribadi. Kita harus saling bantu,” ungkapnya.
Tak berhenti di situ, Ferry juga melontarkan kritik terhadap kondisi pemerintahan. Menurutnya, kesejahteraan rakyat menjadi kunci stabilitas negara.
“Selama pemerintahan stabil, selama pemerintahan bisa membahagiakan masyarakatnya, selama pemerintahan bisa mencukupi masyarakatnya, mau dalam bentuk apapun pemerintahan tersebut, maka pemerintahan itu akan berjalan dengan baik,” jelas Ferry.
Ia bahkan mengibaratkan lemahnya tata kelola pemerintahan dengan tubuh yang kekurangan imun.
Baca Juga: Kerusuhan Nepal 2025 Dipandang Sebagai Luka Lama Monarki yang Belum Usai Sejak Tragedi Istana 2001 hingga Transisi ke Republik
“Tanpa kinerja yang baik, berarti sistem imunnya rendah. Imunnya rendah, penyakitnya banyak. Seharusnya itu yang dipahami oleh pemerintah kita,” sebutnya.
Hingga kini, TNI belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Ferry. Meski begitu, pesannya telah memicu diskusi publik tentang isu penangkapan massal dan hilangnya sejumlah demonstran pasca aksi besar akhir Agustus lalu.**