Komisi Reformasi Polri Bakal Tambah Satu Anggota Perempuan, Jimly Pastikan Usulan Langsung dari Presiden Prabowo

Ia menegaskan, hasil kerja tim nantinya akan berbentuk rekomendasi kebijakan strategis.
“Harapannya, selama tiga bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden,” tuturnya.

Baca Juga: Marsinah Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Namanya Kini Sejajar dengan Soeharto dan Gus Dur

Selain pertemuan internal, Jimly mengatakan komisi juga akan menggelar public hearing setiap minggu untuk menjaring aspirasi publik.

“Di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” terangnya.

Kalangan yang akan diundang mencakup akademisi, BEM mahasiswa, organisasi masyarakat (ormas), hingga LSM.

Tak Akan Undang Partai Politik

Jimly menegaskan, partai politik tidak akan dilibatkan langsung dalam rapat atau pertemuan tim reformasi Polri.
Menurutnya, urusan politik baru relevan jika menyangkut pembahasan regulasi di DPR.

Baca Juga: Kisah Bilqis, Balita Makassar yang Sempat Dijual Rp80 Juta ke Suku Pedalaman Jambi, Menangis Saat Dijemput Polisi

“Kalau partai dalam hal ini DPR, misal Komisi III menugaskan komisi ini untuk membahas RUU, boleh aja. Tapi kita nggak akan mengundang partai,” tegas Jimly.

“Justru ini urusan dia untuk membuat Undang-Undang,” tambahnya.

Tim Reformasi Polri Bentukan Prabowo

Komisi ini sebelumnya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada 7 November 2025.

Adapun 10 anggota awal yang tergabung dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah:

• Jimly Asshiddiqie
• Yusril Ihza Mahendra
• Otto Hasibuan
• Tito Karnavian
• Supratman Andi Agtas
• Mahfud MD
• Ahmad Dofiri
• Listyo Sigit Prabowo
• Idham Aziz
• Badrodin Haiti

Dengan penambahan tokoh perempuan, jumlah total anggota menjadi 11 orang.

Jimly menegaskan, seluruh anggota akan bekerja dengan pendekatan kolaboratif, transparan, dan terbuka terhadap kritik publik.**