Eks Menag Lukman Hakim Sebut Presiden Prabowo Setujui Tim Investigasi Independen untuk Usut Demo Agustus 2025 dan Desakan Pembebasan Aktivis

(KLIKANGGARAN) - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan menyetujui pembentukan tim investigasi independen guna menelusuri peristiwa demo Agustus 2025.

Informasi itu disampaikan oleh mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin usai menghadiri pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September 2025.

Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Lukman bersama sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

Baca Juga: Bukan Raffi Ahmad atau Taufik Hidayat, Netizen Ramai Dorong dr. Tirta Jadi Menpora RI Usai Dito Ariotedjo Lepas Jabatan

“Perlu dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka yang cukup banyak,” ujar Lukman dalam jumpa pers.

“Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” sambungnya.

Selain itu, GNB juga menyoroti masih adanya pelajar, mahasiswa, dan aktivis yang ditahan pascademo. Mereka mendesak agar pemerintah segera membebaskan mereka.

Baca Juga: Fariz RM Divonis 10 Bulan Penjara dan Denda Rp800 Juta, Berikut Deretan Kasus Narkoba yang Pernah Menjerat Musisi Legendaris Ini

“Kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan pelajar yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota di Tanah Air untuk segera dibebaskan,” jelas Lukman.

Ia menilai penahanan tersebut dapat mengganggu jalannya pendidikan yang sedang ditempuh para pelajar.

Lukman menambahkan bahwa aspirasi yang dibawa GNB sebagian besar berasal dari masyarakat luas, di luar 17+8 Tuntutan Rakyat yang sempat mencuat.

Baca Juga: K.H. Imam Tauhid, Nakhoda Baru MUI Luwu Utara Masa Khidmat 2025 - 2030

“Prinsipnya, ada sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum HAM, dan pertahanan keamanan secara keseluruhan yang hakikatnya adalah tuntutan dari sejumlah kalangan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Lukman juga menyebut Prabowo memberi lampu hijau atas rencana pembentukan tim reformasi kepolisian.**