Dudung Abdurachman Tegaskan Darurat Militer Masih Jauh, Ingatkan Proses Panjang dan Perlu Persetujuan DPR

(KLIKANGGARAN) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, memberikan penjelasan terkait wacana darurat militer yang sempat ramai diperbincangkan.

Dudung menegaskan bahwa penetapan darurat militer bukanlah hal yang sederhana, melainkan melalui proses panjang. Ia juga menyebut hingga kini tidak pernah mendengar adanya pembicaraan resmi mengenai hal tersebut.

“Darurat militer, saya sampai sekarang belum dengar, tentunya apabila melaksanakan darurat militer tuh tahapannya panjang ya,” ujar Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.

Baca Juga: Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Aman Dikonsumsi, Reproses Dilakukan untuk Jaga Kualitas Cadangan Beras Pemerintah

Ia menambahkan, wacana itu masih jauh untuk direalisasikan.
“Masih jauh kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Tidak serta-merta langsung,” imbuhnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mencontohkan penerapan darurat militer di Aceh yang didahului oleh beberapa tahap.

“Waktu di Aceh itu kan ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer. Jadi ini menurut saya kalau langsung darurat militer juga skala yang diprioritaskan,” jelasnya.

Baca Juga: Ihwal 17+8 Tuntutan, Bahlil Tegaskan Respons Terukur Jadi Komitmen Pemerintah Jawab Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat

Lebih lanjut, Dudung menekankan bahwa keputusan terkait darurat militer tetap harus mendapatkan persetujuan parlemen.

“Apabila itu (darurat militer) pun dicanangkan, pasti harus sesuai dengan keputusan DPR ya,” kata Dudung lagi.

Ia juga menegaskan keberadaan prajurit TNI di sejumlah titik aksi saat ini hanya untuk membantu Polri dalam menjaga keamanan.**