DPR Siapkan Rapat Evaluasi Besar, Bahas Reformasi hingga Transparansi Pasca Gelombang Aspirasi Rakyat dan Aksi Demonstrasi

(KLIKANGGARAN) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan rapat evaluasi menyusul gelombang aksi demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus 2025.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan rapat evaluasi akan berlangsung Kamis, 4 September 2025, dengan melibatkan seluruh pimpinan fraksi di parlemen.

Dasco menegaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi publik, termasuk mahasiswa, yang disuarakan dalam aksi pada 25–31 Agustus 2025.
"Yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk 17+8," kata Dasco di Jakarta, Rabu 3 September 2025.

Baca Juga: Kabar Gembira Bagi yang Ingin Beli Motor Listrik, Menperin Pastikan Subsidi Sudah Disiapkan Pemerintah hingga Tahun 2026

Ia menambahkan DPR berkomitmen segera melakukan pembenahan internal.
"Kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR itu," ujarnya.

Rapat evaluasi tersebut, lanjut Dasco, akan menjadi forum penyatuan pandangan antarfraksi.

"Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," jelasnya.

Baca Juga: Timnas U-23 Ditahan Imbang Laos di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Erick Thohir Minta Garuda Muda Segera Bangkit, Nitizen Kecewa, Singgung STY

Menurutnya, reformasi DPR ke depan akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," ucapnya.

Dasco menekankan, momentum ini harus dijadikan pembelajaran bagi seluruh anggota legislatif.

Baca Juga: Vanenburg Tantang Pemain Naturalisasi Garuda Muda U-23 Buktikan Diri, Soroti Menit Bermain Jelang Kualifikasi Piala Asia 2026
"Tentunya tekad daripada seluruh Anggota DPR yang mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, tuntutan rakyat yang ramai di media sosial memberikan tenggat waktu hingga 5 September 2025, menekankan pentingnya transparansi, reformasi, dan empati dari DPR.**