Skandal Politik Menteri Desa: Pilkada Kabupaten Serang Diulang, Tenaga Pendamping Desa Jadi Korban

Apalagi, aturan pemberhentian TPP harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang buruk, bukan hanya karena kecenderungan politik tertentu,” tambahnya.

Kontroversi ini semakin memperlihatkan bagaimana politik praktis dapat merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah.

Sementara Menteri Desa terlibat dalam manuver politik besar-besaran, para tenaga pendamping desa yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun malah menjadi korban.

Publik pun kini menanti langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikan polemik ini tanpa mengorbankan integritas demokrasi dan hak-hak pekerja profesional di tingkat desa.

“Jika kebijakan baru nanti juga dipengaruhi oleh kepentingan politik birokrasi, maka semua akan semakin ruwet,” tutup Hamdani, meninggalkan nada skeptis di tengah harapan publik akan keadilan.***