Pfizer 'Menggertak' Pemerintah India untuk Ganti Rugi terkait Tindakan Hukum Vaksin Covid-19

KLIKAGGARAN -- Produsen obat AS, Pfizer, berusaha untuk "menggertak pemerintah India", lansir Rusia Today.

"Gertakan" Pfizer itu dimaksudkan agar India memberikan ganti rugi atas tindakan hukum atas vaksin Covid-19.

Usaha "gertakan" Pfizer itu disampaikan oleh Menteri Elektronik dan Teknologi Rajeev Chandrasekhar .

Vaksin Pfizer tersebut pada akhirnya tidak pernah disetujui di India.

"Sekedar mengingatkan kepada semua orang India, bahwa Pfizer mencoba menggertak pemerintah India untuk menerima persyaratan ganti rugi," tulis Chandrasekhar di Twitter pada hari Jumat.

Baca Juga: Andini Kahrisma Putri Meninggalkan Aldebaran dan Ketiga Putrinya Selamanya, Inilah Pesan Nyesek Mereka

Menteri tersebut kemudian menuduh tiga pemimpin oposisi terkemuka "mendorong vaksin asing selama Covid."

Tweet Chandrehaskar menampilkan video CEO Pfizer Albert Bourla yang disergap oleh seorang reporter pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di resor Swiss, Davos, minggu ini.

Ketika ditanya kapan dia tahu bahwa vaksin perusahaannya "tidak menghentikan penularan" virus corona, Bourla menolak untuk menjawab.

Bourla mengklaim pada tahun 2021 bahwa produknya "100% efektif dalam mencegah kasus Covid-19," meskipun Pfizer tidak pernah menguji apakah vaksin tersebut dapat menghentikan penularan atau tidak.

Namun, Pfizer tidak diharuskan untuk membuktikan apakah vaksinnya dapat menghentikan penularan untuk mendapatkan persetujuan darurat di AS dan Uni Eropa, sementara beberapa penelitian menunjukkan bahwa vaksin tersebut mengurangi penularan varian awal Covid-19.

India menolak untuk memberikan perlindungan kepada produsen vaksin dari klaim yang terkait dengan efek samping vaksin.

Baca Juga: Kalahkan Chou Tien Chen, Jonatan Christie Susul Ginting ke Semifinal India Open 2023, Ketemu Victor !!

Sumber-sumber pemerintah yang berpendapat bahwa menerima klausul ganti rugi akan membuat pemerintah sendiri, dan bukan produsen, yang bertanggung jawab jika terjadi tuntutan hukum.