• Jumat, 2 Desember 2022

Tradisi Intelektual Pesantren, Inilah Bahtsul Masail di PP Al Hamid

- Jumat, 16 September 2022 | 10:05 WIB
Bahtsul Masail FMPP ke 37 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur (Dok.klikanggaran.com/Istimewa)
Bahtsul Masail FMPP ke 37 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur (Dok.klikanggaran.com/Istimewa)

KLIKANGGARAN – Seperti diketahui, Bahtsul Masail FMPP (Forum Musyawarah Pondok Pesanten) se-Jawa Madura XXXVII telah digelar pada tanggal 10-11 September 2022. Kegiatan ini bertempat di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur. Ada tiga komisi yang terlibat di dalam forum ini yaitu Komisi A, B, dan C. Masing-masing komisi terdiri dari tiga jalsah. Satu jalsah bisa menyelesaikan satu sampai dua persoalan. Sedangkan total yang dibahas adalah lima persoalan dalam satu komisi.

Sebagai tradisi intelektual pesantren, Bahtsul Masail adalah pembahasan masalah-masalah untuk mencari solusi pemecahannya. Kegiatan musyawarah ini biasanya diadakan di pondok bersama para tokoh ulama, kyai, dan para santri. Topik pembahasan didasari oleh kebutuhan masyarakat mengenai permasalahan yang baru bermunculan di ruang publik. Hasil musyawarah kemudian disebarkan pada masyarakat luas.

Sobat Klik, Bahtsul Masail tidak hanya bertujuan memecahkan permasalahan umat. Agenda FMPP yang diadakan secara berkala ini juga menjadi momen silaturahmi bagi pondok pesantren. Seperti pada FMPP se-Jawa Madura XXXVII di Pondok Pesantren Al Hamid. Lelah hangus terkabar oleh hujan yang mengguyur Bumi Cilangkap hari itu.

Baca Juga: Serangan Arteleri Ukraina ke Wilayah Rusia: 1 Tewas, 2 Terluka, 8 Rumah Terbakar, dan 3 Kendaraan Hancur

Hari pertama pukul 15.30 WIB diisi dengan pembukaan dan sambutan. Malam harinya, bada Isya, mulailah masuk acara inti yaitu pemabahasan masalah. Di antara pembahasan yang diangkat salah satu menyoal gaji petinggi filantropi. Seperti diketahui, masalah ACT (Aksi Cepat Tanggap) ini sempat viral di media sosial.

Bergulir dugaan adanya penggelapan dana umat yang dilakukan oleh lembaga filantropi bernama ACT. Penggelapan tersebut di antaranya pada pemberian gaji fantastis untuk para petinggi ACT. Nominalnya pun tidak hanya puluhan, tapi hingga ratusan juta.

Usulan masalah dibuat dan diajukan oleh HM Ceria Lirboyo dengan peserta pembahasan 100 delegasi. Sebagai mushohih adalah KH. Ardani Ahmad, KH. Ali Saudi, KH. M. Ibrohim, K. Syareef Hakeem, K. Bahrul Huda, K. Fauzi Hamzah, K. Asyhar Shofwan, K. Muh Anas, dan K. Abdul Mannan. Sementara 13 perumus adalah Gus Iman Fauzi, Gus Faris Abdul Nasr, Ust. Fahrurozi, Ust. M Halimi, Ust. Faedy Lukman Hakim, Ust. Nur Mufid, Ust. Mihron Zubaidi, Ust. Zainal Abidin, Ust. Rofiq, Ust. Asnawi, Ust. M. Hamim, Ust. Ahmad Muntaha, dan Ust. M. Rifai.

Baca Juga: Mahasiswa Magister Terapan APN Politeknik STIA LAN Makassar Benchmarking di MPP Pemda Badung

Ada satu pertanyaan dalam Jalsah (forum) Ula Komisi A terkait ACT. Apakah dibenarkan tindakan petinggi lembaga filantropi tersebut mengambil jatah 13.5% dengan dalih sebagaimana masalah ini telah terpublikasi? Jawabannya dengan menimbang bahwa:

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peluncuran Buku Poros Mataram Islam

Kamis, 1 Desember 2022 | 14:42 WIB
X