Responsif, Cakades Mukti Jaya Nomor Urut 3 Sampaikan 7 Poin Pakta Integritas di Hadapan Pendukungnya

- Minggu, 11 September 2022 | 17:48 WIB
Responsif, Cakades Mukti Jaya Nomor Urut 3 Sampaikan 7 Poin Pakta Integritas di Hadapan Pendukungnya (Dok. LHR)
Responsif, Cakades Mukti Jaya Nomor Urut 3 Sampaikan 7 Poin Pakta Integritas di Hadapan Pendukungnya (Dok. LHR)

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan pakta integritas bersama Bupati, juga sebagai respon keinginan Bupati agar seluruh cakades memberikan contoh yang baik dan langkah-langkah terobosan untuk mewujudkan pilkades damai,” terangnya.

“Sepertinya kegiatan ini adalah pertama kali dilakukan cakades di Luwu Utara. Semoga kegiatan ini akan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,”pungkas cakades yang mengusung tagline Muda, Berpengalaman, Amanah dan Religius, ini.

Baca Juga: Siapakah Bjorka Sebenarnya, Asli Hacker atau Hanya Pengalihan Isu?

Diketahui, Yusuf A. Wani, adalah seorang PNS yang memilih maju dalam perhelatan Pilkades tahun ini, sekaligus upaya dia untuk mengabdikan dirinya agar dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama dapat memberikan yang terbaik buat desa Mukti Jaya.

Selain tim, simpatisan dan pendukungnya, turut pula hadir dalam kegiatan pemaparan kembali tujuh poin pakta integritas ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Kehadiran PPKD ini sekaligus untuk memastikan bahwa kegiatan ini betul-betul terlaksana dengan baik.

Ini 23 Desa yang melaksanakan Pilkades: Sabbang, Tulak Tallu, Hono, Komba, Bumi Harapan, Mukti Jaya, Lapapa, Rompu, Sepakat, Pandak, Kalitata, Waelawi, Pao, Wara, Pombakka, Tolada, Takkalala, Kaluku, Tulung Sari, Sukaraya, Patila, Bungadidi dan Sumberdadi.

Baca Juga: Siapakah Bjorka Sebenarnya, Asli Hacker atau Hanya Pengalihan Isu?

7 poin pakta integritas: (1) Siap menerima dan mengakui hasil Pilkades dengan sadar dan penuh tanggung jawab; (2) Mendukung pelaksanaan Pilkades jujur, damai, aman dan demokratis; (3) Tidak melakukan praktik KKN; (4) Melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN; (5) Melaksanakan revolusi mental, baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat dalam wilayah Desa saya; (6) Tidak menjanjikan jabatan Perangkat Desa sebagai bahan kampanye kepada masyarakat; dan (7) Tidak melaksanakan black campaigne untuk menjatuhkan salah satu Cakades dan money politic. (*/rls)

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X