• Jumat, 12 Agustus 2022

Reformasi Birokrasi Berjalan Baik, Luwu Utara Terima Penghargaan SAKIP dan RB Award 2021

- Selasa, 5 April 2022 | 20:25 WIB
"Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menerima penghargaan SAKIP dan RB Tahun 2021, Selasa (5/4/2022), di Jakarta." (Dok. LHR)
"Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menerima penghargaan SAKIP dan RB Tahun 2021, Selasa (5/4/2022), di Jakarta." (Dok. LHR)

KLIKANGGARAN -- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara kembali mengukir prestasi mentereng tingkat nasional dengan meraih Penghargaan SAKIP dan RB Award 2021, Selasa (5/4/2022), di The Tribrata Darmawangsa, jalan Darmawangsa Raya, Jakarta.

Penghargaan diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, kepada Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, yang hadir langsung di tempat acara pemberian penghargaan di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta.

Penghargaan ini diberikan karena Pemda Luwu Utara berhasil menaikkan predikat Reformasi Birokrasi (RB) dari predikat CC tahun 2020 menjadi B di tahun 2021. Sementara predikat SAKIP, Pemda Lutra berhasil mempertahankan predikat B sejak tahun 2019 – 2021.

Penghargaan SAKIP dan RB Award Tahun 2022 ini adalah bukti wujud komitmen Bupati Luwu Utara dalam memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.

Baca Juga: Selamat, Inovasi Kejar Stunting Luwu Utara Masuk Top 30 KIPP Sulsel

"Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, menerima penghargaan SAKIP dan RB Tahun 2021, Selasa (5/4/2022), di Jakarta." (Dok. LHR)

“Alhamdulillah, predikat Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Luwu Utara naik menjadi B dari sebelumnya berada pada predikat CC,” ungkap Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, usai menerima penghargaan SAKIP dan RB Award 2021 dari Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.

Khusus RB, Pemda telah melakukan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, yang mencakup 8 area perubahan, yakni: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajen ASN; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; dan (8) Peningkatan Pelayanan Publik.

“Pada tahun 2020-2021 kita sudah melakukan penyederhanaan kelembagaan, dengan mengurangi 33 struktur Perangkat Daerah menjadi 26,” kata Indah. Tak hanya itu, di area perubahan tatalaksana, Pemda juga sudah menyusun dokumen peta proses bisnis.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X