KLIKANGGARAN -- Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Rabu tanggal 09 Maret 2022 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah melakukan pencanangan gerakan Sungai Batanghari Bersih Tahun 2022. Dalam kegiatan ini, juga turut dilakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi untuk mensukseskan terlaksananya pencanangan Sungai Batanghari Bersih tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto Senin (14/03) mengatakan untuk mewujudkan wancana Sungai Batanghari Bersih dan Sehat sebagaimana digodok Pemprov Jambi dananya harus benar-benar dianggarkan, karena menurut Edi setelah melakukan pemeriksaan terhadap APBD Pemprov Jambi pada zaman sebelumnya memang tidak pernah dianggarkan untuk sungai Batanghari, maka jika tidak dianggarkan berarti hanya omong kosong.
"Baru sekarang kita fokus untuk sungai Batanghari, dari zaman dulu saya buka buku APBD memang tidak ada dianggarkan, kalau tidak ada anggaran untuk ngurus sungai Batanghari berarti cuma omong doang," tegas Ketua DPRD Provinsi Jambi dari PDIP ini.
Baca Juga: Inilah yang akan Dilakukan Polda NTB untuk Cegah Kemacetan selama Gelaran MotoGP Mandalika 2022
Ada tiga pendekatan bagaimana agar sungai Batanghari ini menjadi urat nadi bagi Provinsi Jambi, yang pertama budaya, adat, melalui ini akan ada kesadaran kolektif masyarakat Provinsi Jambi untuk menjaga alam. Yang kedua pendekatan politik turut menjadi hal penting yang harus dilakukan dengan komitmen bersama Pemprov Jambi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Pemerintah Desa sebagai berikut kontrol wancana Pemprov Jambi.
Yang terakhir pendekatan hukum, mengingat banyaknya pembalakan liar, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dan diduga pembuangan limbah ke sungai Batanghari sehingga menyebabkan sungai Batanghari menjadi keruh seperti saat ini, papar Edi Purwanto.
Sementara itu Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo meminta pencanangan Sungai Batanghari Bersih ini jangan sekedar seremonial saja. Akan tetapi, juga harus dilakukan kerja nyata dilapangan. Hal ini disampaikan Kapolda Jambi dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-provinsi Jambi, di Bungo, pada Selasa tanggal 08 Maret 2022 yang dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, Forkompinda Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jambi.
Baca Juga: Pencetusan Logo Halal Baru oleh BPJPH Menimbulkan Perdebatan, Ini Pendapat Ketua MUI
"Kita tahu kenapa dicanangkan Sungai Batanghari Bersih karena airnya keruh. Maka dari itu sangat perlu untuk dilakukan," ujarnya.
Kapolda juga menjelaskan air sungai Batanghari keruh salah satunya karena ada aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). Maka dari itu, sangat perlu dorongan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tegas menangani PETI. Sebab selama menjabat sebagai Kapolda Jambi, Rachmad belum melihat kerja nyata dari Pemda setempat untuk menangani PETI.
"Jadi saya meminta kepada Pemda mau diapakan PETI ini, dibiarkan, diberantas, diizinkan atau diatur agar air sungai Batanghari dapat bersih kembali," tegasnya.
Artikel Terkait
Petugas Lapas Muara Enim Buka Surat Aduan Dari Para Narapidana, Begini Tujuannya!
Presiden Jokowi dan 34 Gubernur Lakukan Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di IKN, Ternyata Ini Maksudnya!
Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke Pakai Rompi Orange Saat Diekspos di Polres Lampung Timur
MFA : KB Kabari Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Nyata untuk Batang Hari
Pemkab PALI Didemo Warga Prambatan, Tuntut Pemasangan Jaringan Listrik
Lindungi Kesehatan Pekerjanya, Ratusan Security PT ADE PAS PALI Divaksin Gratis
Ternyata Ada Gubernur yang Tak Hadir saat Prosesi Penyatuan Tanah dan Air yang Digelar di Titik Nol IKN
KKI Warsi Jambi bersama Pemkab Bungo Evaluasi dan Restrukturisasi Pokja PRM Bungo