Apa Saja Isi Arahan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur se-Indonesia, Singgung soal IKN Nusantara

Keempat, Presiden meminta kepada para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini.

Baca Juga: Pengaturan Jarak Penumpang di MRT Besok Dicabut, Seluruh Tempat Duduk MRT Bisa Ditempati Penumpang

“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden.

Kelima, Presiden juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.

“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu, karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ungkap Presiden.

Baca Juga: Kritik Al-Qur'an terhadap Kristen dan Yahudi: Jawaban dan Bantahan untuk Sdr. Muhammad Nuruddin

Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar internasional pula.

“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucap Presiden.**