Kadiv Humas Polri: Tidak Ada Anggota Polri Tolak IKN, WAG Personel Polri akan Ditertibkan

KLIKANGGARAN – Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menegaskan tidak ada anggota atau personel Polri yang menolak Ibu Kota Negera (IKN) baru.

Personel Polri menurut Irjen Pol Dedi Prasetyo setiap dengan perintah pimpinan. Dalam hal IKN, Polri akan mengawal proses pembanguan IKN yang telah menjadi keputusan pemerintah bersama DPR.

“Tidak ada di Polri semua anggota satya hapabru. Setia dan taat kepada pimpinannya. Dan sesuai perintah Bapak Kapolri bahwa Polri men-support full dan mengawal proses pembangunan IKN,” ujarnya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan, dalam rangka mendisiplinkan anggota Polri tersebut keluarganya, Polri juga akan mendisiplinkan WhatsApp Group (WAG) seluruh personel. Jika terbukti bersalah, personel akan memberi sanksi berupa etik hingga pidana.

Baca Juga: Amerika Serikat dan NATO Tercatat Sering Memulai Perang, tetapi Mereka Tak Pernah Dijatuhi Sanksi

Baca Juga: Duh, 498 Tentara Rusia Tewas dan 1.600 Terluka

“Perintah Bapak Presiden akan ditindaklanjuti dan penegakan disiplin di internal Polri tentunya terus ditingkatkan pengawasannya baik oleh Itwasum dan Propam,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Rabu (2/3/2022).

“Siapapun anggota yang terbukti bersalah akan ditindak, baik hukuman disiplin, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), sampai dengan pidana,” tegasnya.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat Rapim TNI- POLRI pada 1 Maret lalu meminta agar WAG di kalangan TNI-Polri didisiplinkan.

Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan Ketum DPP KPNI, Politisi Golkar Azis Samual Tolak Akui Perbuatannya

Baca Juga: Jenderal Dudung Pastikan Anggotanya tidak Undang Penceramah Radikal, Jalankan Pesan Khusus Presiden Jokowi

Jokowi mengungkapkan, dia membaca percakapan dalam WAG TNI-Polri yang isinya justru tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk soal IKN.

“Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat (percakapan) di WA grup, karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh, hati-hati. Kalau hal seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati,” ujar Presiden Jokowi.

“Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju. IKN (itu)apa? Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR,”tambah Kepala Negara.**