• Sabtu, 27 November 2021

Zona Ekonomi Ekslusif, Poros Maritim dan Kedaulatan Pangan dalam Kajian AKKMI-APDHI

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 13:34 WIB
Kata Capt Hakeng, Pelaut Harus Profesional (Dok.klikanggaran.com/AKKMI)
Kata Capt Hakeng, Pelaut Harus Profesional (Dok.klikanggaran.com/AKKMI)

Jakarta, Klikanggaran.com – Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam kemaritiman yang besar. Karena itu tak berlebihan bila pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Ada lima pilar Poros Maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi, dimana pilar yang kedua tertulis "Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama."

Apa yang dicanangkan oleh orang nomor satu di Indonesia tentu tak berlebihan. Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Oleh sebab itu pula kedaulatan pangan menjadi tujuan yang selalu disuarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat.

Baca Juga: Arti Kenzo Eldrago Wong, Anak Kedua Bapau

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kedaulatan pangan artinya, Indonesia mampu meningkatkan kemampuan produksi pangan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, menyediakan pangan yang beraneka ragam, tentunya pangan yang aman, bermutu dan bergizi.

"Untuk mewujudkannya, diperlukan upaya keras dari semua pihak yang terlibat. Salah satu yang sedang dilakukan, adalah dengan menjaga sumber pangan yang berasal dari laut," jelas Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT., M.Mar, Pengamat Maritim yang juga salah satu Pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) kepada media, Hari senin tanggal 11/10/2021.

Capt. Hakeng miris melihat banyaknya kapal penangkap ikan asing yang mengobok-obok wilayah maritim Indonesia, mengambil ikan tanpa izin. Mengutip laman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disebutkan penangkapan kapal asing pelaku illegal fishing menambah daftar panjang kapal ikan ilegal dan melanggar aturan yang ditangkap selama masa kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

Baca Juga: Hari Ini! KPK Panggil Beberapa Mantan Anggota DPRD Muara Enim

Sepanjang 2021, KKP telah menangkap 140 kapal, terdiri dari 92 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 48 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 17 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X