Jokowi Tunjuk Sebelas Orang Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu, Ada Mantan KPU dan Mantan KPK, Tebak Dong

Jakarta, Klikanggaran.com - Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 2022-2027 berhasil dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menunjuk sebelas orang untuk menjadi tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu.

Penunjukan tersebut telah diresmikan Presiden Jokowi lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021.

Baca Juga: Pentingnya Momen Kesendirian, 5 Cara Ini Membuat Anda Lebih Mendalami Pemikiran Sendiri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan tim sudah dipilih sejak 8 Oktober. Mereka akan segera bekerja untuk mempersiapkan seleksi anggota KPU dan Bawaslu.

"Di dalam keppres ini, sudah dibentuk tim seleksi yang jumlahnya ada 11 orang. Ketua merangkap Anggota Juri Ardiantoro, Wakil Ketua merangkap Anggota Chandra M. Hamzah, Sekretaris merangkap Anggota Bahtiar," kata Tito dalam jumpa pers yang disiarkan akun Instagram @kemendagri, Senin (11/10).

Seperti diketahui, Juri Ardiantoro adalah Ketua KPU pada 2016-2017. Ia juga pernah menjabat Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Saat ini, ia menjabat Deputi IV Kepala Staf Presiden.

Baca Juga: Buntut Kasus Ayah Perkosa Tiga Anak di Luwu Timur, Muncul Tagar #PercumaLaporPolisi

Selain tiga nama itu, Jokowi juga menunjuk Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej. Jokowi pun merekrut kiai Nahdlatul Ulama, Abdul Ghaffar Rozin.

Selain itu, Tim Seleksi Calon Anggora KPU dan Calon Anggora Bawaslu diisi Airlangga Pribadi Kusuma, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Betti Alisjahbana, dan Poengky Indarty.

Para komisioner KPU periode 2017-2022 akan mengakhiri masa jabatan pada 11 April 2022. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mewajibkan presiden membentuk tim seleksi enam bulan sebelum masa jabatan penyelenggara pemilu berakhir.***