KPK Belum Punya Fasilitas Penyimpanan BB, lalu Disimpan di Mana Selama Ini?

Jakarta, Klikanggaran.com – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan. KPK juga telah memiliki prosedur serta struktur organisasi dalam mendukung kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.

Tak hanya itu, KPK memiliki pengelolaan benda titipan/sitaan, barang rampasan Negara dan/atau benda sita eksekusi terkait tipikor, eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perkara tipikor.

Namun demikian, dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI masih ditemukan beberapa permasalahan di tubuh KPK. Berikut rinciannya:

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Melepas 1500 Tukik Penyu di Pantai Cilacap.

1. Perubahan peraturan KPK belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan;

2. Upaya pencegahan korupsi melalui fungsi koordinasi dan monitoring pada kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) belum dilaksanakan secara memadai. Proses penyusunan indikator dan subindikator serta pembobotan nilai area intervensi pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah belum memadai;

3. Pelaksanaan fungsi penindakan dan eksekusi belum mendukung pengelolaan benda titipan/sitaan, barang rampasan dan benda sita eksekusi secara memadai, yaitu:

Baca Juga: Kabar Tak Sedap, Tukul Arwana Dikabarkan Pendarahan Otak

a. Direktorat Penyelidikan belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan benda/barang titipan yang masih dikuasai oleh penyelidik/satgas penyelidikan;

b. Direktorat Penyidikan dan Direktorat Labuksi belum menyusun dan menetapkan SOP yang mengatur mekanisme rekonsiliasi data Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STPBB) antara Direktorat Penyidikan dan Direktorat Labuksi;

c. KPK belum memiliki fasilitas penyimpanan barang bukti yang memadai.

Baca Juga: Teledor dalam Penggunaan Anggaran, Pemkot Tasikmalaya Kelebihan Bayar Pekerjaan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, BPK merekomendasikan antara lain:

1. KPK melakukan penyempurnaan terhadap Perkom Nomor 7 Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan prosedur yang yang seharusnya, dengan memperhatikan tugas dan kewenangan yang tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, serta memperhatikan tupoksi masing-masing unit kerja pelaksana;