Menurut Pengamat Kemaritiman, Pembangunan Pelabuhan Harus Pertimbangkan Kebutuhan Masyarakat

Jakarta, Klikanggaran.com – Seorang pengamat mengatakan, kepelabuhanan memiliki arti yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan. Antara lain untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan barang. Selain itu, juga menyangkut keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra/dan antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memerhatikan tata ruang wilayah.

Pelabuhan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu, adalah untuk tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan.

Pelabuhan dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik dan turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Baca Juga: Perundungan atau Bullying? Stop Dua-Duanya!

Karena itu, kualitas pelabuhan yang baik akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Tak berlebihan pula jika di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sangat gencar mengembangkan infrastruktur pelabuhan. Apalagi dengan adanya program tol laut yang dicanangkan pemerintahan saat ini. Di samping peningkatan kepelabuhan, persoalan sumber daya manusia untuk penanganan pelabuhan juga ikut ditingkatkan kualitasnya.

Demikian disampaikan oleh pengamat Keselamatan dan Keamanan Maritim di Indonesia, yang juga menjabat sebagai salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI). Ia adalah Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa M. Mar.

“Sangatlah penting memperbaiki infrastruktur kepelabuhan selain juga persoalan keselamatan dan keamanaan dalam pelayaran,” tutur Capt. Hakeng, begitu sapaannya, kepada media, Minggu (12/9/2021).

Baca Juga: Puisi Basi untuk Sang Maha

Ia mengungkapkan bahwa peran sektor transportasi laut untuk perekonomian Indonesia belum terlalu besar. Bisa diartikan masih terjadi kekurangefisiensian logistik kelautan dan persaingan angkutan kapal nasional masih rendah. Kedua, inefisiensi logistik laut dan rendahnuya daya saing angkutan kapal nasional.

“Mengutip pendapat dari Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, Yonvitner dalam Diseminasi Hasil Studi bertema Membangun Infrastruktur Maritim Nusantara yang diselenggarakan INDEF, Selasa (31/8/2021) bahwa pembangunan infrastruktur kemaritiman perlu memiliki landasan filosofis, sehingga pembangunan dapat memiliki fungsi berkelanjutan,” katanya.

Apa yang dikatakan oleh Yonvitner menurut Capt Hakeng ada betulnya mengenai pembangunan pelabuhan di Indonesia. Menurut Yonvitner, selama ini pembangunan kemaritiman Indonesia masih condong pada pertumbuhan berdasarkan permintaan dengan anggapan masyarakat dalam tercukupi makanan dan pakaian yang didapat berasal dari Singapura dan Thailand.

Baca Juga: Pandemi dan Korupsi, Dua Wabah Besar yang Sangat Berbahaya

Padahal, kecenderungan terhadap pertumbuhan berlandaskan sumber daya dibutuhkan yakni dengan mendukung kemandirian agar menutupi celah yang ada. Artinya dengan melakukan percepatan dalam hal sumber daya guna menyuplai kebutuhan sendiri dari masyarakat setempat. Bisa juga untuk menggairahkan ekspor dari hasil yang ada di daerah setempat.

Capt. Hakeng juga mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dengan inovasi pelayanan ke masyarakat di bidang kepelabuhan dengan mengeluarkan satu aplikasi Sistem Informasi Fasilitas Pelabuhan (SIFASPEL).