Tegas! Jokowi Tolak Amandemen UUD 1945 dan Jabatan Tiga Periode

"Nah, selesai kita beri tanggapan Presiden merespons kembali kita semua, termasuk lah soal amandemen yang saya sampaikan, Presiden menjawab bahwa soal amandemen baik terbatas atau tidak, saya tidak setuju, ya kan, itu diserahkan kepada MPR saja ya kan, karena kaitannya takutnya diarahkan macem-macem," ujarnya.

Tak hanya itu, Afriansyah menegaskan Presiden Jokowi juga menolak rencana perpanjangan jabatan tiga periode. "Iya betul tiga periode dia tidak setuju, perpanjangan pun dia tidak setuju," imbuhnya.

Dilain sisi, melansir Sindonews.com, Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq, mengatakan terkait dengan wacana amendemen UUD 1945, Presiden Jokowi menegaskan kalau wacana amandemen tersebut bukan datang dari dirinya. Kemudian, sambungnya, Presiden Jokowi juga bukan ketua umum partai politik.

Baca Juga: Legislator Pusat Dewi Aryani Menggelar Vaksinasi Massal usia 12 tahun ke atas di 18 Kecamatan Kabupaten Tegal

"Saya bukan ketua umum partai, jadi saya tidak punya hak apa-apa untuk menyampaikan. Dan juga wacana amandemen itu bukan dari saya," kata Jokowi dalam pertemuan itu seperti disampaikan Rofiq, Kamis (2-9).

Presiden Jokowi sambung Rofiq, juga menyampaikan siapa yang bisa menjamin kalau amendamen tersebut dilakukan secara terbatas. Dikhawatirkan, begitu dibuka amandemen pasti melebar ke mana-mana.

"Presiden Jokowi sangat keberatan terkait dengan amendemen," ucap Rofiq.

Sementara terkait dengan wacana tiga periode, kata Rofiq, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak ada keinginan sedikit pun untuk menjabat tiga periode. Presiden Jokowi menolak bila wacana tiga periode datang dari Istana.

Lagi pula, lanjutnya, bagaimana mungkin tiga periode sementara para ketua umum partai sudah pasang baliho di mana-mana dan sudah siap bertarung untuk maju. Kendati, Presiden Jokowi sangat senang senang melihat para calon-calon presiden mulai bermunculan dengan adanya baliho-baliho yang berterbaran dari berbagai partai.