(KLIKANGGARAN) – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali menarik perhatian publik dan pejabat negara.
Presiden Prabowo bahkan meninjau langsung para korban, sementara Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti faktor penyebabnya.
Menurut Hanif, sistem tata lingkungan di Bali belum berfungsi optimal sehingga memerlukan pembenahan serius tanpa mengorbankan sektor pariwisata.
Baca Juga: Viral Video Presiden Prabowo Tayang Sebelum Film di Bioskop, Istana Pastikan Tak Langgar Aturan Selama Tidak Ganggu Kenyamanan Publik
“Konversi lahan-lahan pertanian dan hutan wajib dihindari sebisa-bisanya,” ujar Hanif di Tabanan, Bali, Sabtu, 13 September 2025.
Ia menambahkan, perlu adanya langkah inovatif agar sektor wisata tetap berkembang, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Salah satu langkah mitigasi yang ditempuh ialah arahan kajian lingkungan strategis sebagai acuan pemerintah daerah.
Hanif juga menegaskan jalur hukum bisa ditempuh apabila ditemukan pelanggaran.
“Nanti kami tetap dalami, ada hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kami akan tegakkan hukum,” katanya.
Baca Juga: Konsumsi Gula Rafinasi Ancam Petani Tebu, DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan agar Tak Beredar di Rumah Tangga
“Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Gubernur kalau memang diperlukan, kami akan turun untuk melakukan penegakan hukum maupun penguatan tata lingkungan itu,” sambungnya.
Selain alih fungsi lahan, Hanif menyinggung timbunan sampah yang menyumbat drainase di kawasan hilir sebagai faktor memperparah banjir.
Sebagai informasi, banjir besar terjadi sejak Rabu, 10 September 2025, setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa pagi disertai tanah longsor di sejumlah daerah, termasuk Denpasar, Gianyar, Klungkung, Jembrana, Tabanan, Karangasem, dan Badung.
Menurut BPBD Bali hingga Jumat, 12 September 2025, sebanyak 17 korban jiwa dilaporkan meninggal dunia. Status tanggap darurat bencana telah ditetapkan hingga 17 September 2025.**