WWF-Indonesia dan KLH Perkuat Kolaborasi Multipihak Atasi Polusi Plastik, Krisis Iklim, dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

“Salah satu fokus pemerintah adalah mendorong upaya terintegrasi dalam pengembangan ekonomi sirkular di bidang persampahan, iklim, dan biodiversitas. Pemerintah melalui Jakstranas mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penerapan skema ekonomi hijau yang berkelanjutan, termasuk pelaksanaan kewajiban produsen yang diperluas,” jelasnya.

Sementara itu, Aditya Bayunanda, CEO WWF-Indonesia, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian kajian ilmiah tentang dampak sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

“WWF-Indonesia sebagai lembaga yang berbasis sains telah melakukan serangkaian kajian dampak sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati, krisis iklim. Untuk mengatasinya, kami menjalankan program Plastic Smart Cities,” ujarnya.

Baca Juga: Akhiri Perlawanan Hukum, Sandra Dewi Cabut Gugatan Aset yang Disita dan Vonis 20 Tahun Harvey Moeis Siap Dieksekusi Pengadilan

Ia menambahkan, “Kami mendukung penuh target pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengelola sampah plastik dan sangat mengapresiasi langkah kebijakan yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dalam penanganan sampah dan penegakan hukumnya.”

Melalui program No Plastic in Nature dan Plastic Smart Cities yang dijalankan sejak 2019, WWF-Indonesia berupaya mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.

Pendekatan ekonomi sirkular dinilai menjadi kunci dalam memutus simpul persoalan Triple Planetary Crisis dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca, meminimalisir kebocoran polutan, serta memulihkan ekosistem alam.

Forum ini sekaligus menjadi wadah dialog antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pelaksanaan Extended Producer Responsibility (EPR) di tingkat nasional.

Melalui forum ini, diharapkan kolaborasi multipihak dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak bagi lingkungan dan generasi mendatang.**