5 Fakta Demo Ojol 17 September di Istana: 6.118 Personel Dikerahkan, Aplikasi Dimatikan Massal hingga Diliput Media Internasional

(KLIKANGGARAN) – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) turun ke jalan menggelar aksi di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/9/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Dalam selebaran ajakan aksi yang tersebar di media sosial, tercatat tiga titik lokasi unjuk rasa: Kantor Kemenhub, Istana Presiden, serta Gedung DPR RI.

"Aksi '179 Ojol' Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) 17 September 2025. Ojol lain tetap bisa ONBID atau narik seperti biasa," demikian keterangan dalam poster yang diunggah akun Instagram @keluhkesahojol.id.

Baca Juga: Dari Pasukan Elite hingga Politik, Jejak Panjang Djamari Chaniago yang Kini Resmi Jadi Menko Polkam Pilihan Presiden Prabowo

Panitia aksi juga menyerukan agar demonstrasi berjalan damai. "Tidak ada sweeping, tidak ada tindakan anarkis, tidak ada provokasi, tetap solid, damai, dan bermartabat," tegas imbauan itu.

1. Ribuan Personel Gabungan Diterjunkan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyebut total 6.118 personel dikerahkan demi menjaga ketertiban.
"Kuat pengamanan di wilayah Jakpus 6.118 personel. Kami memohon pengertian masyarakat demi keselamatan dan kenyamanan bersama," ujarnya.

2. Polisi Gunakan Pendekatan Persuasif

Susatyo memastikan pengamanan dilakukan tanpa senjata api. "Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," tuturnya.

Baca Juga: Menhan Klaim Penjagaan DPR oleh TNI Bentuk Simbol Kedaulatan, Koalisi Sipil Balik Tegaskan Langgar UU dan Intimidasi Masyarakat

3. Ojol Matikan Aplikasi Serentak

Ketua Umum GARDA, Igun Wicaksono, menegaskan aksi juga diwujudkan dengan “off-bid” massal.

"Sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online," katanya.

4. Tujuh Tuntutan Disuarakan

Para demonstran membawa tujuh tuntutan, di antaranya memasukkan RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025–2026, menurunkan potongan aplikator dari 20% menjadi 10%, mengatur tarif antar barang dan makanan, serta audit potongan 5%.