Polemik Tanggul Beton Cilincing, Gubernur DKI Minta KCN Klarifikasi, Bos KCN Tegaskan Itu Proyek Pelabuhan Milik Pemerintah

(KLIKANGGARAN) – Polemik tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang viral di media sosial mendapat tanggapan dari dua pihak: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, serta Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiadi.

Pramono menegaskan, pembangunan tanggul yang disebut warga mengganggu akses melaut nelayan itu bukan tanggung jawab Pemprov DKI.

“Ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada swasta PT Karya Citra Nusantara (KCN),” kata Pramono kepada awak media di Jakarta, pada Kamis (11/9/2025).

Baca Juga: Ledakan Misterius di Pamulang Hancurkan Belasan Rumah, Warga Menduga Meteor Jatuh karena Suara Dentuman Dahsyat

Ia mengakui keresahan masyarakat harus segera dijawab. Karena itu, Pramono meminta pihak KCN duduk bersama pemerintah daerah untuk memberi penjelasan kepada publik.

“Saya sudah minta dinas terkait mengundang KCN agar memberikan klarifikasi. Harus ada jaminan akses bagi para nelayan yang beraktivitas di wilayah tersebut,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Widodo Setiadi akhirnya buka suara. Menurutnya, struktur beton yang ramai diperbincangkan warga bukanlah tembok penghalang, melainkan bagian dari pelabuhan.

Baca Juga: Bertemu Mentan Andi Amran Sulaiman, Bupati Lutra Minta Bantuan Alsintan untuk Percepat Cetak Sawah
“Kami bukan bikin pulau lalu dijual atau bikin perumahan. Kami membangun pelabuhan. Ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah,” ujar Widodo saat konferensi pers di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

Widodo menambahkan, proyek ini adalah kerja sama pemerintah dan swasta tanpa dana APBN maupun APBD.

“Pemerintah tidak keluar uang Rp1 pun dalam proyek ini. Justru proyek ini bisa jadi contoh di daerah lain untuk menggerakkan ekonomi,” ucapnya.

KCN, lanjut Widodo, sudah mendata sekitar 700 nelayan dengan lebih dari 1.000 kapal kecil di Cilincing. Ia memastikan akses nelayan tetap tersedia melalui jalur khusus.

Baca Juga: Komisi III DPR Ingatkan TNI: Hormati Supremasi Sipil dan HAM dalam Rencana Pelaporan Influencer Ferry Irwandi
“Pertanyaannya, apakah akses nelayan tetap ada? Di gambar rencana sudah disiapkan jalur 800 meter dari Pelindo untuk keluar masuk nelayan. Jadi mereka tetap bisa melintas,” jelasnya.

Selain itu, KCN juga berencana membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI), melakukan penanaman bakau, hingga mencari formula agar pendapatan nelayan tidak tergerus.

“Memang jarak melaut bertambah. Kami sedang mencari formula agar penghasilan nelayan tidak turun. Minimal ada bantuan agar kehidupan sehari-hari tetap terjaga,” tukas Widodo.**