Dijarah dan Dibakar, Pramono Anung Ungkap Kerugian Transportasi Publik Jakarta Capai Rp55 Miliar

(KLIKANGGARAN) - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menguraikan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat aksi perusakan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas umum di ibu kota.

Menurutnya, terdapat kerusakan di 22 halte TransJakarta, baik BRT maupun non-BRT, serta satu pintu tol yang ikut terdampak. Dari jumlah itu, enam halte di antaranya mengalami penjarahan dan pembakaran.

“MRT Jakarta kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar Rp3,3 miliar, TransJakarta kurang lebih Rp41,6 miliar,” ujar Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 1 September 2025.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Tekankan Pentingnya Dialog Damai, Ingatkan Publik Hindari Anarki demi Demokrasi Sehat

Selain halte dan MRT, Pramono juga menyampaikan adanya kerugian pada sistem pengawasan kota.

“Kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya, Rp5,5 miliar,” imbuhnya.

“Sehingga total kerusakan ada Rp5,5 miliar,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan, pemerintah harus menyiapkan dana subsidi layanan gratis MRT dan TransJakarta hingga 8 September 2025 sebesar Rp18 miliar.

Baca Juga: Masih Tahap Uji, BGN Pastikan Food Tray MBG Diganti Jika Terbukti Gunakan Minyak Babi, Pengecekan Libatkan BPOM dan Kementerian .

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa layanan transportasi di 14 koridor TransJakarta sudah kembali beroperasi normal, meski sempat menghadapi sedikit hambatan.

Lebih lanjut, ia memastikan kebutuhan pangan di Jakarta tetap aman dan tidak ada masalah distribusi.

“Saya juga ingin menyampaikan, kemarin sempat beredar rumor bahwa pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, pangan cukup bahkan sampai dengan Oktober akhir, kalau tidak ada sesuatu akan sangat mencukupi,” tandasnya.

Baca Juga: Tak Ada Ruang Anarkisme: TNI-Polri Intensifkan Patroli Gabungan hingga Tingkat RT/RW untuk Jaga Keamanan Publik
Dengan kerugian yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah, Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan mempercepat proses perbaikan fasilitas transportasi publik.

Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga stabilitas pangan dan layanan transportasi agar masyarakat tetap merasa aman serta nyaman dalam beraktivitas.**