Rencana Kota Modern AS di Gaza Bocor, Dinilai Upaya Deportasi Massal dan Picu Kecaman Internasional

(KLIKANGGARAN) – Rencana pembangunan kota modern di Gaza kembali menjadi sorotan usai dokumen prospektus setebal 38 halaman bocor dan dilaporkan oleh Washington Post.

Proposal yang digadang-gadang Presiden AS Donald Trump itu memunculkan kontroversi lantaran dinilai sebagai upaya pemindahan paksa penduduk Palestina.

Dalam dokumen itu, proyek bernama Gaza Riviera disebut akan memindahkan lebih dari dua juta warga Gaza ke luar wilayahnya.

Baca Juga: Jelang Timnas Indonesia Lawan Korea di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Taeguk Warriors Bawa Misi Balas Dendam Usai Gagal ke Olimpiade

“Relokasi sementara seluruh populasi Gaza lebih dari 2 juta orang” tertulis dalam laporan tersebut yang dilansir dari Washington Post, Rabu 3 September 2025.

Rencana itu juga mencantumkan kompensasi berupa “token digital” yang dapat digunakan penduduk sebagai alat untuk memulai kehidupan baru di negara lain atau di zona tertentu.

“Mereka akan ditawari token digital sebagai imbalan atas hak membangun kembali,” demikian isi dokumen prospektus tersebut.

Baca Juga: PBB Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Indonesia, Tekankan Dialog dan Transparansi dalam Penanganan Aksi Protes

Skema yang diberi nama The Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust atau GREAT diklaim akan dibiayai oleh investor swasta hingga mencapai 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.642 triliun.

Gaza dirancang berubah menjadi kawasan pelabuhan modern dengan delapan kota satelit berbasis kecerdasan buatan (AI), bahkan termasuk taman manufaktur bernama “Elon Musk” di bekas zona industri Erez.

Meski demikian, belum ada kepastian apakah proposal tersebut mewakili kebijakan resmi pemerintah AS. Baik Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri menolak memberikan komentar atas bocoran rencana ini.

Baca Juga: BI Pastikan Suku Bunga Kredit dan Deposito Akan Turun, Perry Warjiyo: Transmisi ke Industri Keuangan Butuh Waktu Lebih Panjang

Kecaman Internasional

Rencana ambisius itu mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Direktur Eksekutif Trial International, Philip Grant menilai proposal tersebut hanyalah kedok dari deportasi massal.