Maksimalkan Implementasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Lutra Lakukan Kaji Banding di Maros

Di mana, kata dia, terdapat perubahan paradigma pelayanan primer yang tak hanya berbasis pada program, tetapi juga pendekatan pelayanan sesuai siklus hidup yang diintervensi melalui klaster oleh semua program, sehingga pelayanan kesehatan lebih terintegrasi dan komprehensif.

“Terus terang, ada beberapa hal yang perlu kami pelajari. Pertama, terkait dengan ILP. Bagaimana pendekatan siklus hidup dalam integrasi pelayanan, bagaimana metode yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di tingkat desa,” jelas dia.

“Bagaimana strukturnya, seperti apa alur pelayanannya, bagaimana kompetensi tenaga yang dibutuhkan dalam setiap klaster yang ada, serta apa manfaat yang didapatkan dari penerapan ILP, termasuk apa hambatan dan bagaimana solusinya,” jelasnya lagi.

Untuk itu, ia berharap, semua pejabat lingkup Dinkes Lutra, serta para kepala puskesmas dan petugas kesehatan lainnya agar memanfaatkan kegiatan kaji banding ini untuk belajar bagaimana memaksimalkan implementasi ILP di Luwu Utara.

Tak hanya soal implementasi ILP, pihaknya juga berharap mendapatkan informasi dan penjelasan terkait dengan keberadaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat puskesmas, termasuk penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME).

“Kita juga berharap mendapatkan penjelasan tentang BLUD dan RME. Karena kami juga dapat informasi bahwa di puskesmas ini semuanya sudah berjalan. Dan hari ini, kita akan mendapatkan jawabannya. Kami manfaatkan ini untuk mendapatkan penjelasan,” tandasnya.

Sementara Kadis Kesehatan Maros, M. Yunus, mengungkapkan bahwa di Sulsel, hanya kabupaten Maros yang dijadikan pilot project penerapan ILP, dari sembilan daerah di Indonesia.

Ia mengingatkan, untuk menerapkan ILP, dibutuhkan dukungan berbagai pihak terkait, utamanya Dinas PMD. Karena menurutnya, penerapan ILP berkaitan dengan keberadaan kader posyandu di desa, yang notabene adalah ranah dari Dinas PMD.

“Kalau ingin menerapkan ILP, banyak yang perlu disiapkan. Mulai dari sarana dan prasarananya, aplikasinya juga disiapkan. Intinya, dukungan dari Dinkes harus banyak. Kalau kita di sini, ada yang disiapkan dinkes, ada juga yang disiapkan puskesmas,” terangnya.

Kendati demikian, keterlibatan perangkat daerah terkait juga sangat dibutuhkan. Dinas Kesehatan tak bisa bekerja sendiri dalam penerapan ILP. “Kita di dinas kesehatan hanya 40% saja, selebihnya ada di dinas PMD, karena ini terkait dengan kader posyandu,” terangnya.

“Jadi, mungkin ke depan, mohon dilibatkan juga Kadis PMD-nya, karena memang Kadis PMD juga sangat menentukan dalam penerapan ILP ini, karena implementasi ILP ini kan lebih banyak di tingkat posyandu,” ucapnya mengingatkan.

Muhammad Yunus juga mengatakan bahwa kegiatan kaji banding yang diinisiasi oleh Dinkes Luwu Utara ini merupakan kegiatan berbagi pengalaman serta saling bertukar informasi.

“Di sini kita diskusi, sharing, berbagi pengalaman. Apa yang bagus di Luwu Utara kita bagi di sini. Pun sebaliknya. Kita saling belajar, bukan mengajar, tetapi saling belajar agar implementasi ILP bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya.

“Jadi, sepulang dari sini, kita harus gass poll. Insya Allah, selama kita mau, pasti bisa. Yang penting saling mendukung. Dinas mendukung, puskesmas juga mendukung, serta mau melaksanakannya dengan baik,” harapnya.

“Terima kasih atas kunjungannya, karena telah memilih Maros sebagai tempat kegiatan studi tiru atau kaji banding tentang penerapan ILP, termasuk BLUD dan RME,” pungkasnya. (LHr)