MUI Nilai Pajak Sembako tak Adil, Desak Pemerintah Evaluasi Regulasi dan Berantas Mafia Perpajakan Lewat Fatwa Terbarunya

Pemerintah dan DPR Diminta Evaluasi Aturan Perpajakan

Fatwa ini sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah pusat dan DPR agar mengevaluasi kembali berbagai undang-undang yang dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan.

Dalam penjelasannya, MUI meminta agar fatwa tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi. Mereka juga menyoroti peran Kemendagri dan pemerintah daerah yang wajib mengevaluasi kebijakan pajak di wilayahnya.

“Mengevaluasi aturan mengenai pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak waris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat,” paparnya.

Baca Juga: Kontroversi Memanas di PBNU: Gus Yahya Tegaskan Rapat Harian Syuriyah Tak Sah, Risalah Pemakzulan Tetap Jadi Sorotan

Empat Fatwa Lain Turut Ditetapkan

Selain persoalan pajak, Munas XI MUI juga menetapkan empat fatwa tambahan, yaitu:

• fatwa mengenai rekening dormant,
• fatwa pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut,
• fatwa status saldo pada kartu uang elektronik yang hilang atau rusak,
• fatwa mengenai manfaat produk asuransi kematian dalam asuransi syariah.**