• Sabtu, 29 Januari 2022

Kasus Korupsi Lahan Munjul, Ini Kata LSAK Soal Keterlibatan Anies Baswedan

- Kamis, 23 September 2021 | 18:20 WIB
Kasus Korupsi Lahan Munjul dan Keterlibatan Anies Baswedan (Dok.klikanggaran.com/KR)
Kasus Korupsi Lahan Munjul dan Keterlibatan Anies Baswedan (Dok.klikanggaran.com/KR)

Jakarta, Klikanggaran.com - Keterlibatan Gubernur Anies Baswedan dalam tindak pidana korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur, terungkap secara tersirat dari keterangan pihak Kongregasi Suster-Suster CB Provinsi Indonesia sebagai pemilik awal lahan di Munjul tersebut.

Dalam keterangannya, kuasa hukum Kongregasi Suster-Suster CB Provinsi Indonesia, Dwi Rudatiyani, menyebut pernah melakukan PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) dangan Anja Runtuwene (PT. Adonara Propertindo) pada tanggal 25 maret 2019. Kemudian PT Adonara Propertindo menjual lagi lahan Munjul itu dengan mark up harga kepada PD Sarana Jaya dengan akta jual beli tertanggal 8 April 2019.

Tanggal PPJB dan AJB dalam kongkalikong PT Adonara Propertindo dan PD Sarana Jaya menjadi kata kunci membongkar modus tindak pidana korupsi yang mengarah pada keterlibatan Gubernur Anies Baswedan. Sebab ketika pembelian lahan Munjul itu telah terjadi, penugasan PD Sarana Jaya sebagai BUMD penyedia lahan, baru diteken Gubernur pada 24 Mei 2019, yakni Pergub Nomor 51 Tahun 2019.

Baca Juga: Bagaimana Mungkin? Pemprov DKI jakarta Belum Punya Peraturan Monitoring Piuang PBB P2

Inilah dark side yang menjadi petunjuk kuat bahwa patut diduga kongkalikong pengadaan lahan Munjul bukan hanya antara PT Adonara Propertindo dan PD Sarana Jaya, tetapi juga Gubernur.

Kerugian keuangan negara tidak hanya terjadi sekedar pada kasus pengadaan lahan Munjul. Penelusuran pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) PD Sarana Jaya berdasarkan Kepgub Nomor 405 dan Nomor 1684 penting dilakukan demi penyelamatan triliunan uang negara.

Sebab terdapat kejanggalan dalam PMD tersebut, di antaranya: 70 ha tanah fiktif yang pernah disebut dalam rapat komisi B DPRD DKI Jakarta pada Senin 15/3/2021, perbedaan laporan PMD pada laporan tahunan PD Sarana Jaya dengan LKPD Pemprov DKI Jakarta 2019, dan Laporan Kepgub 1684 sebesar 800 milliar yang belum ada sama sekali.

Baca Juga: Predikat 5 Star untuk Citilink, Menhub: Bukti Prokes Transportasi Udara Indonesia Diakui Dunia

Selain berpotensi adanya kerugian negara, Program rumah DP 0 rupiah sejatinya juga tidak menguntungkan masyarakat sama sekali. Pasalnya, masyarakat pada akhirnya juga tetap membayar cicilannya secara utuh.

Halaman:

Editor: Kitt Rose

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X