Mahfud MD Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh, Soroti Biaya 3 Kali Lipat dari China

(KLIKANGGARAN) – Dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali ramai diperbincangkan publik. Proyek yang disebut sebagai tonggak kemajuan transportasi nasional itu kini menjadi sorotan karena diduga mengalami pembengkakan biaya yang tidak wajar.

Kecurigaan itu mencuat setelah Pengamat Ekonomi, Prof. Anthony Budiawan, menilai ada kejanggalan dalam lonjakan anggaran proyek tersebut. Menurutnya, lonjakan biaya hingga ratusan triliun rupiah patut diselidiki lebih jauh.

“Harus diselidiki kenapa proyek ini bisa sampai dua kali lipat lebih tinggi dari yang di Cina,” kata Anthony dalam siniar Forum Keadilan di YouTube, Senin, 20 Oktober 2025.

Baca Juga: Setelah Didepak dari Timnas, Alex Pastoor Ungkap 3 Poin Gagalnya Proyek Era Kluivert: dari Piala Dunia hingga Rekrut Diaspora

Anthony juga menyoroti proses awal tender yang sempat melibatkan Jepang, namun kemudian mereka mundur karena permintaan jaminan pemerintah. Ia menduga keikutsertaan Jepang digunakan sebagai pembanding semu agar harga proyek tampak wajar.

Isu ini semakin mencuat setelah pernyataan Anthony kembali diulas dalam siniar Mahfud MD Official pada Selasa, 21 Oktober 2025. Dalam forum tersebut, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pentingnya tindakan cepat dari lembaga antirasuah.

“Kalau melihat pernyataan Pak Anthony, ini mengatakan ada dugaan mark up. Dari sisi hukum itu perlu dipelajari, apakah betul seperti itu. Kalau pun ada, berarti perlu diselidiki," ujar Mahfud MD.

Baca Juga: Inilah 4 Rencana Besar Presiden Prabowo untuk Dunia Pendidikan: dari Tambah Dana LPDP hingga Pembagian Buku Sekolah

"Tetapi menurut saya tidak perlu ada laporan, perlu dipastikan dulu agar KPK bekerja,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, moderator Mahfud MD Official, Rizal Mustary, memaparkan rincian biaya proyek yang disebut mencurigakan. Dari semula sekitar 5,5 miliar dolar AS, kini nilainya membengkak menjadi 7,22 miliar dolar AS atau sekitar Rp118 triliun.

“Hal itu menurut Pak Anthony perlu diselidiki. Ia juga menyinggung komponen bunga pinjaman, di mana versi Jepang hanya 0,1 persen per tahun, sementara China 2 persen per tahun atau 20 kali lipat lebih besar,” ujar Rizal.

Angka tersebut menimbulkan dugaan bahwa pembengkakan bukan hanya terjadi pada biaya fisik, tetapi juga dari sisi pembiayaan yang tidak efisien.

Baca Juga: Paling Banyak Mengakses Aplikasi Ayo Pramuka Kwarnas, Sekda Apresiasi Kwarcab Luwu Utara

Mahfud MD kemudian menegaskan agar KPK segera menindaklanjuti dugaan tersebut tanpa menunggu laporan resmi.

“Saya rasa KPK perlu langsung turun tangan, tidak perlu menunggu laporan. Kalaupun perlu informasi, ya tinggal undang orang yang bersangkutan,” tegas Mahfud.