"Nilai utang naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp5.264,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 32,67 persen," jelasnya.
Hadi beranggapan, optimisme pemerintah atas RAPBN 2022 membuka mata kita semua. "Optimisme tidak hanya didasari oleh asumsi tapi data dan informasi serta analisis mendalam, sehingga optimisme tidak semu," tandasnya.
Merujuk pada hal tersebut, Sekretaris Jendral (Sekjen) FITRA, Misbah Hasan, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih ekslusif, hanya dinikmati oleh sebagian ‘elit’ kelas atas negara ini, belum inklusif dan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
"Hal ini terlihat dari capaian yang timpang dan berbanding terbalik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran di tahun 2020 dan 2021, termasuk Gini Rasio yang masih tinggi. Rekomendasi: Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan lebih inklusive agar bisa dinikmati oleh oleh kalangan ekonomi menegah ke bawah," ujar Misbah.
Misbah juga menegaskan, bahwasannya Pemerintah belum memaksimalkan potensi Pendapatan Negara, baik dari Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meski sudah direlaksasi target penerimaannya.
"Masih banyak potensi kebocoran penerimaan pajak dan PNBP yang dilakukan oleh petugas pajak, diversifikasi pajak yang justru memberatkan masyarakat kecil seperti pajak sembako, dll. Rekomendasi : Perlu pengawasan yang ketat atas potensi kebocoran pendapatan negara dan diversifikasi pajak yang tidak memberatkan masyarakat kecil," ungkapnya.
Selain itu, kata Misbah, proyeksi APBN 2022 dan perubahan fiskal yang dilakukan belum fleksibel dan belum adaptif terhadap kerentanan bencana alam dan bencana non-alam Covid-19.
