(KLIKANGGARAN)—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional Tahun 2017 s.d. 2019 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Instansi Terkait Lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan karena program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Nasional (BEN) merupakan program penting dalam pembangunan di sektor energi pada RPJMN 2014 - 2019. Selain itu, Pemerintah menetapkan target kontribusi EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025, namun sampai dengan bulan Juni 2019 baru mencapai 8,85%, masih jauh dari target yang ditetapkan.
Persiapan Berhaji ke Pegawai PT PP (Persero) Tbk. Disosialisasikan BNI Syariah
BPK mencatat upaya dan capaian pemerintah dalam usaha meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional.
- Kebijakan dan regulasi. Hingga bulan Desember tahun 2019, 15 Provinsi telah menetapkan Perda RUED sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional juga telah melakukan evaluasi atas kesesuaian antara program dan kegiatan dalam RUEN dan RUED.
- Insentif dan Pendanaan. Pemerintah telah banyak menerbitkan skema insentif di bidang panas bumi, antara lain berupa kemudahan pajak, government drilling, dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu Pemerintah juga memberikan penugasan kepada PT SMI dan BPDLH sebagai pengelola sumber pendanaan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga EBT.
BPK menemukan beberapa permasalahan yang dapat mengganggu keberhasilan usaha meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, khususnya dalam aspek berikut.
Pertama, Kebijakan dan Regulasi: a. Koordinasi kebijakan lintas sektoral belum mendukung upaya pencapaian target peningkatan kontribusi EBT dalam Bauran Energi Nasional; dan b. Proses perizinan dalam pengusahaan sektor EBT belum optimal.
Tangan Besi Macron Hantam Komunitas Muslim di Prancis
Kedua, Data Potensi EBT: Data potensi dan strategi pemanfaatan EBT yang disusun belum optimal untuk mendukung upaya peningkatan investasi swasta
Ketiga, Insentif dan Pendanaan: a. Skema insentif dan mekanisme harga yang disediakan oleh pemerintah belum efektif untuk meningkatkan investasi di bidang EBT; b. Instrumen pendanaan yang disediakan oleh pemerintah dan regulasi pendukungnya belum optimal dalam mendukung peningkatan investasi di bidang EBT.
Keempat, Penelitian dan Pengembangan: Pemerintah kurang komitmen dalam mendukung peningkatan riset dan pengembangan industri hulu EBT.
Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan Pemerintah dalam program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional Tahun 2017 s.d. 2019, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional di tahap perencanaan, pelaksanaan/implementasi, serta monitoring dan evaluasi kurang efektif dalam aspek kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan EBT, data potensi EBT dan proyeksi kebutuhan energi yang akurat, dukungan finansial untuk pengembangan EBT bagi investor swasta, dan penelitian dan pengembangan teknologi EBT.
BPK merekomendasikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan antara lain sebagai berikut:
Arab Saudi Tak Segarang Erdogan dalam Mengecam Macron!
Pertama, Kebijakan dan Regulasi a. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan K/L terkait secara proaktif dan lebih intensif; b. Mengkoordinasikan dan mendorong K/L agar menyederhanakan proses perizinan terkait dengan izin pengusahaan EBT dengan meninjau ulang peraturan perizinan yang diterbitkan masingmasing K/L;
Kedua, Data Potensi EBT Menyajikan data yang komprehensif baik potensi awal maupun limitasi atas potensi energi yang ada kepada investor pada suatu platform online;
