• Sabtu, 27 November 2021

ICW Menilai Kinerja Dewas KPK Tidak Efektif

- Kamis, 6 Agustus 2020 | 22:48 WIB
icw
icw


Jakarta,Klikanggaran.com - Kinerja dari dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dinilai tidak efektif hingga enam bulan pertama bekerja di KPK. Fakta itu disebut LSM ICW (Indonesia Corruption Watch) sebagai bukti bahwa Dewas KPK tak dibutuhkan keberadaannya.


"Hal ini sekaligus membuktikan bahwa keberadaan lembaga tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan di KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana seperti dikutip dari antara, Kamis (6-8).


ICW punya catatan tersendiri soal kinerja dewan yang dipimpin oleh Hatorangan Panggabean ini. Dan menurut Kurnia, setidaknya ada empat catatan penting.


Pertama, kata Kurnia, produk hukum tidak tepat sasaran. Ia mengatakan sebagaimana tertera dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa salah satu tugas dari Dewan Pengawas adalah menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.


"Namun pada faktanya Dewas hanya membuat satu kode etik yang mencakup subjek pimpinan sekaligus pegawai KPK. Tentu ini penting untuk dikritisi bersama sebab potensi `abuse of power` yang paling besar ada pada level pimpinan. Untuk itu, Dewas sebaiknya membedakan kode etik di antara keduanya," tuturnya.


Catatan kedua adalah abai dalam melihat dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Kurnia mengatakan pada akhir Januari lalu diketahui salah satu penyidik KPK yang bertugas untuk menangani perkara suap pergantian antar waktu Anggota DPR RI Kompol Rossa Purbo Bekti dikembalikan paksa oleh Ketua KPK.


Padahal, katanya, yang bersangkutan belum masuk dalam minimal batas waktu bekerja di KPK dan proses pengembalian tersebut juga tanpa adanya persetujuan dari pimpinan instansi asal atau Kapolri.


"Bahkan Kompol Rossa sendiri juga diketahui tidak pernah melanggar etik saat sedang bekerja di KPK. Tentu harusnya kejadian ini dapat dijadikan pemantik bagi Dewas untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK," ungkap Kurnia.


Ketiga, membiarkan simpang siur informasi terkait pemberian izin penggeledahan. Menurut dia, penanganan perkara yang melibatkan mantan calon legislatif asal PDIP Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyisakan banyak persoalan, salah satunya terkait dengan isu penggeledahan kantor DPP PDIP.

Halaman:

Editor: M.J. Putra

Tags

Terkini

Geram! Jokowi Klaim Pernah Tegur Keras Dirut Pertamina

Senin, 22 November 2021 | 12:44 WIB

Di Mata KPK, Kemensos Adalah Kementerian yang Strategis

Selasa, 16 November 2021 | 20:03 WIB

Fatwa MUI: Perdagangan Kripto Adalah Haram

Jumat, 12 November 2021 | 16:47 WIB
X