• Selasa, 18 Januari 2022

Audit Kinerja BPK Temukan Enam Permasalahan pada LPP TVRI dan RRI

- Rabu, 10 Juni 2020 | 08:29 WIB
logo gabungan TVRI dan RRI
logo gabungan TVRI dan RRI


JAKARTA (KLIKANGGARAN)--Dalam rangka memberikan pelayanan informasi, pendidikan. hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta meleslarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, LPP RRI dan LPP TVRI telah meningkatkan kualitas program siaran maupun jangkauan siaran yang didukung oleh sarana yang sudah baik dan berteknologi mutakhir serta kualitas sumber  daya manusia khususnya Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS).


Keberadaan LPP RRI dan LPP TVRI telah diakui dunia internasional, antara lain dengan menduduki posisi penting pada organisasi penyiaran Asia Pasific Broadcasting Union (ABU).


Selain itu, LPP RRI dan LPP TVRI mendapat kepercayaan dari publik sebagai media yang berpartisipasi dalam Asian Games dan Asian Paragames Tahun 2018 serta Pilpres Tahun 2019. Tidak hanya peningkatan program maupun jangkauan siaran, selama Tahun 2017 s.d. 2019, LPP RRI dan LPP TVRI telah banyak mendapatkan penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Penghargaan tersebut diperoleh berkat dukungan kepercayaan publik yang semakin meningkat dan kerja keras seluruh elemen LPP RRI dan LPP TVRI.


Baca juga: Pengaturan Dewas dan Direksi LPP TVRI – RRI Belum Diatur Secara Memadai dan Komprehensif (Bagian 1)


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penerapan regulasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik pada LPP RRI dan LPP TVR1 Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester 1 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait regulasi dalam menunjang tugas dan fungsi LPP serta pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:


Pertama, Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur LPP TVRI dan LPP RRI Belum Memadai


LPP TVRI dan LPP RRI diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002, PP Nomor 1 1 Tahun 2005, PP Nomor 12 Tahun 2005 dan PP Nomor 13 Tahun 2005. Hal-hal fundamental dan substansial yang menjadi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain (1) status kelembagaan LPP yang belum jelas; (2) kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, pertanggungjawaban, hak dan kewajiban Devvan Pengawas (Dewas) dan Dewan Direksi belum diatur dengan jelas, lengkap dan menyeluruh serta sinkron antar ketentuan atau materi muatannya. Permasalahan tersebut mengakibatkan LPP TVRI dan LPP RRI tidak dapat melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban di bidang keuangan maupun kepegawaian secara optimal dan mandiri. Selain itu berpotensi menimbulkan hubungan kerja yang tidak harmonis antara Dewas dan Dewan Direksi pada LPP TVRI dan LPP RRI.


Baca juga: Pengaturan Dewas dan Direksi LPP TVRI – RRI Belum Diatur Secara Memadai dan Komprehensif (Bagian 2)


Kedua, Penilaian Kinerja Dewan Direksi LPP oleh Dewan Pengawas Cenderung Subjektif

Halaman:

Editor: Tim Berita

Tags

Terkini

Nusantara Adalah Nama Ibu Kota Baru Indonesia

Senin, 17 Januari 2022 | 14:58 WIB

Sudah Tahu Daftar Hari Libur Tahun 2022?

Sabtu, 1 Januari 2022 | 16:35 WIB
X