Jakarta, KlikAnggaran.com — Kantor Advokat Sholeh & Partner mengajukan pendaftaran gugatan uji materi oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Surabaya resmi digugat terkait PerpresNo. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Jumat (15/5/20).
Advokat dari Kantor Advokat Sholeh & Partner, Muhammad Sholeh, optimistis gugatannya kembali dikabulkan oleh MA. Sebelumnya, dia juga turut serta dalam gugatan uji materi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dikabulkan MA.
"Kita ini untuk kedua kali menguji Perpres. Yang pertama kan 75 yang sudah dikabulkan oleh MA. Karena tiba-tiba Presiden mengeluarkan Perpres 64 yang substansi isinya sama, maka kita gugat lagi," kata Cak Sholeh, sapaan akrabnya, usai mendaftarkan gugatan itu.
Secara spesifik, uji materi diajukan terkait pasal Pasal 34 ayat 1 sampai ayat 9 yang mengatur terkait kenaikan Iuran BPJS. Dia menegaskan bahwa pasal tersebut tetap akan memberatkan masyarakat.
"Meskipun kelas 3 untuk tahun ini tidak ada kenaikan, tetapi karena itu juga diatur tahun depan mengalami kenaikan, toh itu tetap merugikan masyarakat. Kelas 2 naik, kelas 1 juga naik. Yang mulai 1 Juli," tandasnya.
Dia berharap MA kembali mengabulkan gugatannya mengingat sudah ada putusan sebelum yang sudah dikabulkan. Dia menyebut, sebelumnya MA memenangkan gugatannya karena ada argumentasi yang kuat.
"Argumentasi kenapa kita dimenangkan oleh MA, sebab situasi masyarakat masih susah, kondisi ekonominya tidak menentu, sehingga ketika iuran BPJS dinaikkan maka akan membebani masyarakat. Itu padahal belum ada corona, apalagi sekarang lagi musim corona, tentu pertimbangan MA tetap akan sama bahwa ini tidak layak untuk dinaikkan," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah mengaku siap jika Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan kembali digugat di MA.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah siap menjalani proses hukum apabila ada masyarakat yang kembali melakukan gugatan terhadap Perpres 64/2020 ke Mahkamah Agung.
"Kalau ada judical review, kami siap untuk mengikuti proses hukum yang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," ujarnya melalui video conference, Kamis (14/5/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro mengatakan, penerbitan Perpres 64/2020 sebenarnya merupakan itikad baik dari pemerintah atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Prepres No. 75 Tahun 2019, yang merupakan perubahan pertama dari Prepres 82/2018.
Pasalnya, di dalam putusan MA bernomor 7/P/HUM/2020 tersebut yang terbit pada 9 Maret 2020 lalu, disebutkan, pemerintah diberikan hak untuk melakukan uji materi. Di mana pemerintah boleh mencabut dan/atau mengubah Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019, dengan tenggat waktu 90 hari sejak diputuskan.
"Ada itikad baik [pemerintah] di situ. Tidak perlu menunggu 90 hari. Tapi kemudian Perpres 64/2020 ini sudah diterbitkan [sebelum 90 hari]," kata Indra.
Lagi pula, lanjut Indra, Perpres 64/2020 dibandingkan dengan Perpres 75/2019, iuran PBPU dan BP kelas tiga, tetap disubsidi oleh pemerintah. Diklaim Indra hal ini sudah memperhatikan azaz jaminan nasional.
