Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk menambah porsi belanja untuk penanganan Covid-19. Hal itu membuat pemerintah harus melakukan langkah cepat, yakni menerbitkan perppu agar defisit bisa diperlebar untuk mengatasi penerimaan negara yang tertekan.
Askolani memerinci, pemerintah melakukan berbagai penghematan. Di antaranya, penghematan belanja pemerintah pusat, khususnya di kementerian dan lembaga, dengan nilai Rp 142 triliun hingga Rp 145 triliun. Ada pula penghematan dari dana transfer ke daerah dan dana desa sekitar Rp 90 triliun. Kemudian, pemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sekitar Rp 45 triliun. Jika ditotal, terdapat lebih dari Rp 280 triliun untuk menutup defisit Rp 852 triliun.
Untuk sisanya, akan dilakukan beberapa upaya seperti dana abadi, dana badan layanan umum (BLU), efisiensi pembiayaan investasi, pinjaman dari lembaga multilateral seperti World Bank atau Asian Development Bank (ADB), serta penerbitan obligasi pemerintah. ’’Kami terus dalami. Setelah perppu ditetapkan, kami juga terus jajaki sumber-sumber pendanaan dari domestik,’’ katanya.
