Jakarta, Klikanggaran.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menginginkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi diperluas ke semua kegiatan di masa pandemi Covid-19, serta memasukan layanan pembayaran digital ke dalam aplikasi.
"Jadi ini sekarang sudah melebar nanti, mungkin kita coba masukkan ke digital PeduliLindungi platform yang macam saja bisa masuk," ucap Luhut dikutip dari Kompas TV, Sabtu (25/9/2021).
Walaupun demikian, wacana Luhut itu pun menjadi sorotan banyak pihak. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan wacana tersebut cenderung tidak nyambung. Dia mengatakan wacana ini cenderung dipaksakan dan malah tidak efektif.
Baca Juga: Publik Paling Percaya pada TNI, lalu Presiden. Publik Tidak Percaya pada? Siapa?
"Jadi kurang nyambung ya, karena tujuan awalnya kan untuk pendataan dan tracing Covid-19. Kalau dipaksakan untuk tujuan lain seperti pembayaran digital sebenarnya tidak efektif," ungkap Bhima seperti dilansir detikcom, Minggu (26/9/2021).
Bhima menilai belum tentu aplikasi layanan pembayaran aplikasi PeduliLindungi bakal laku digunakan masyarakat. Meskipun jutaan orang menggunakan aplikasi ini sekarang, belum tentu layanan aplikasi pembayaran PeduliLindungi akan digunakan.
Sebagai contoh masalah dari aplikasi ini saja, Bhima menjelaskan PeduliLindungi memakan baterai dan data yang besar. Takutnya, bila fiturnya terus ditambah, bahkan menambahkan layanan pembayaran digital, aplikasi ini bakal makin berat, memakan banyak data, dan juga konsumsi baterai.
"Hanya karena pemerintah punya data jutaan orang yang mengunduh aplikasi PeduliLindungi, belum tentu orang akan menjadikan aplikasi peduli lindungi sebagai aplikasi pembayaran yang dia gunakan," ungkap Bhima.
Baca Juga: Menjual Nelangsa serta Kemiskinan Melalui Aib dan Nasib
Sementara itu, menurut pengamat teknologi yang juga merupakan Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan meskipun ide ini brilian namun menurutnya kurang tepat. Lebih baik, aplikasi PeduliLindungi fokus untuk urusan publik, khususnya dalam bidang kesehatan, khususnya dalam rangka melaksanakan sistem tracing virus.
Kalau pun pemerintah mau membuat sistem pembayaran digital lebih baik dipisah menurutnya, atau justru menggunakan sistem pembayaran yang sudah ada saja.
"Secara ide memang brilian, tapi baiknya tidak digabung antara urusan kesehatan publik dan akses memasuki tempat umum dengan sistem pembayaran. Kalau mau, lebih baik bikin saja aplikasi terpisah atau gunakan sistem pembayaran yang sudah ada," ungkap Heru kepada detikcom.
Baca Juga: 'Relasi' Firli Bahuri dan Azis Syamsuddin di Bulan September Sejak 2019
Di sisi lain, Guru Besar bidang sosiologi bencana dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura, Prof Sulfikar Amir, mengatakan bahwa menjadikan PeduliLindungi sebagai alat pembayaran digital ini tidaklah pas.
Sebagai aplikasi yang dibesut pemerintah untuk menangani masalah kesehatan, dia melihat ada banyak aspek yang sebetulnya tidak tepat disatukan dengan sisi komersial.