• Minggu, 28 November 2021

Pemerintah Umumkan Perpanjangan PPKM, Luhut: Harus Benar-benar Terkendali

- Selasa, 14 September 2021 | 14:37 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan (maritim.go.id)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan (maritim.go.id)


Jakarta, Klikanggaran.com - Pemerintah kembali mengumumkan perpanjanjangan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia meskipun secara nasional kasus Covid-19 mengalami penurunan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan secara virtual, pada Senin, 13 September 2021.

"Kita akan mengakhiri PPKM jika Covid-19 dapat benar-benar terkendali karena ini adalah alat pengendali penyebaran Covid-19," ujar Luhut.

Menurutnya, jika PPKM tidak diperpanjang maka kasus Covid-19 akan berpotensi kembali melonjak seperti di negara lain.

Baca Juga: Program Strategis Nasional, Ini KSO yang Mengerjakan Bendungan Sadawarna Senilai R1,9 Triliun

“Ini akan terus diberlakukan di seluruh wilayah Jawa Bali dan melakukan evaluasinya setiap satu minggu guna menekan angka kasus konfirmasi karena kalau dilepas tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya, kita sudah lihat pengalaman di banyak negara jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan dari berbagai negara lain,” katanya.

Dengan PPKM tren kasus konfirmasi secara nasional menurun hingga 93,9 persen dan secara spesifik di Jawa-Bali turun hingga 96 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu, yang tidak kalah penting, jumlah kasus aktif juga sudah turun hingga dibawah 100 ribu pada hari ini.

Menurut Menko Luhut seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu tujuan dan arah kebijakan dalam penerapan perpanjangan PPKM ini tetap konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini.

Baca Juga: Tengah Dikerjakan, Pembangunan Bendungan Sadawarna Diharapkan Tingkatkan Intensitas Tanam Petani

“Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” katanya.

Halaman:

Editor: Insan Purnama

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X