Kemenkes Ikut Awasi Program MBG Usai Kasus Keracunan, Wajibkan SPPG Punya SLHS hingga Puskesmas dan UKS Turun Tangan

(KLIKANGGARAN) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi ambil bagian lebih aktif dalam mengawasi jalannya program makan bergizi gratis (MBG).

Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah kasus keracunan dalam beberapa waktu terakhir.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian bahwa pihaknya akan mengawal pelaksanaan MBG secara ketat.

Mulai dari pengawasan bahan makanan, proses pengolahan, hingga layanan kesehatan jika terjadi keracunan.

Baca Juga: Inilah Penyebab BCA Mobile dan myBCA Alami Gangguan di Senin Pagi, Nasabah Ramai Keluhkan Aktivitas Harian Terganggu di Media Sosial

SPPG Harus Miliki SLHS

Budi menekankan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi Sertifikat Laik, Higienis, dan Sanitasi (SLHS).

“Sertifikat kebersihan dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada, memenuhi standar dari kebersihan dan standar dari orang-orangnya juga,” ucap Budi Gunadi kepada awak media usai konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan pada Minggu, 28 September 2025.

Mengenai sanksi penutupan SPPG yang tidak memenuhi syarat, Budi menjelaskan hal itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga: Korea Open 2025: Inilah Penyebab Fajar/Fikri Gagal Kalahkan Kim/Seo di Final Ganda Putra Menurut Pengakuan Mereka Sendiri

“Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGN karena itu wewenangnya BGN,” tambahnya.

Berdasarkan data Kantor Staf Kepresidenan, saat ini hanya 34 dapur dari total 8.583 SPPG yang telah memiliki sertifikat untuk program MBG.

Pengawasan Proses Masak MBG

Selain soal sertifikasi, Kemenkes juga akan fokus pada proses dapur MBG.
“Kita akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga gimana sih pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa,” terang Budi.