(KLIKANGGARAN) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Dari total anggaran Rp99 triliun, sorotan kini menguat setelah mencuat isu dapur fiktif dalam laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah akan mengawal langsung penyerapan anggaran di lapangan. Ia menyebut pengawasan dilakukan secara ketat dengan melibatkan aparat Kementerian Keuangan di sejumlah titik daerah.
Hal ini disampaikan Menkeu saat berkunjung ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Jumat, 26 September 2025, dalam pertemuan bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Evaluasi Menentukan Tambahan atau Pemotongan
Purbaya menyebut evaluasi program MBG akan dilakukan akhir Oktober 2025. Hasil evaluasi inilah yang akan menjadi dasar apakah anggaran ditambah, dipertahankan, atau justru dipangkas.
“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.
Ia menekankan, pengawasan bukan semata mencari kesalahan, melainkan memastikan dana triliunan rupiah ini benar-benar sampai pada masyarakat.
Monitoring di 20 Titik Acak
Menkeu menambahkan, dirinya tidak hanya menunggu laporan dari pusat, melainkan ikut mengirimkan pegawai Kemenkeu untuk memantau di lapangan.
“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ucap Purbaya.
“Penyerapannya sesuai dengan direncanakan. Belakangnya betul. Makanya saya ingin tahu itu saja untuk memastikan nanti programnya betul-betul berjalan dan berdampak ke perekonomian,” sambungnya.
Baca Juga: Wujudkan Perlindungan Jamsostek via KUR, Bupati Lutra Butuh Dukungan Perbankan